TEMPO Interaktif, Jakarta:Meskipun anggaran Pemda DKI Jakarta terbatas dan menjadi kendala, Pemda DKI Jakarta tetap harus pro-aktif dan respontif terhadap masalah bahaya banjir. “Mereja juga harus bertanggung jawab terhadap terjadinya banjir dan korban,” tegas Wakil Ketua Komisi B DPRD Jakarta Ali Imron Husein kepada Tempo News Room di ruang kerjanya, Selasa (29/1). DPRD sendiri, lanjut Ali, sudah mendesak Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Dinas Pekerjaan Umum untuk mengambil langkah-langkah mengatasi banjir jauh hari sebelumnya. Langkah-langkah yang disarankan oleh DPRD yaitu melakukan pengerukan terhadap 13 sungai yang ada di Jakarta, normalisasi saluran dan kali, mengganti pompa air yang sudah berusia di atas 15 tahun, membuat saluran banjir kanal timur dan membuat bendungan yang ditempatkan antara Bogor-Jakarta. Ali mengatakan, kendala dana yang dialami oleh Pemda Jakarta seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan langkah antispatif terhadap bahaya banjir. Langkah-langkah tersebut bisa saja dilakukan secara bertahap dengan dana yang ada. ”Dana APBD memang tidak sebanding dengan dana untuk mengatasi banjir yang mencapai trilunan rupiah. Tetapi Pemda DKI harus tetap melakukan langkah-langkah tersebut secara bertahap,” ujar Anggota F-PPP DPRD. Terhadap bencana banjir yang beberapa hari ini terjadi di Jakarta, pihaknya berencana mengundang Pemda DKI dan Dinas Pekerjaan Umum untuk dimintai keterangan mengenai langkah-langkah untuk mngantisipasi dan kesiapan mengatasi banjir. Selain itu, DPRD juga akan meminta keterangan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga banjir tahun ini menelan korban jiwa yang cukup banyak. (SS Kurniawan – Tempo News Room)