Proses Hukum Masih Jalan, Koin Prita Dimasukkan Rekening  

Reporter

Editor

Rabu, 23 Desember 2009 09:43 WIB

TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Koin Keadilan untuk Prita Mulyasari yang berjumlah Rp 650 juta nantinya tidak akan dilebur oleh Bank Indonesia (BI). “Memang belum ada jaminan dari BI,” kata Handaru, relawan Koin Keadilan untuk Prita saat berbincang dengan Tempo Rabu (23/12) pagi.

Dia juga menambahkan, Bank Indonesia membutuhkan koin tersebut. Masalahnya Bank sental tidak punya lagi stok koin sebanyak Koin Keadilan Prita. “Istilahnya koin itu akan pulang ke rumah. Sirkulasi koin selama ini mandek,” katanya.

Nantinya, Lanjur Handaru, koin yang diserahkan ke Bank Indonesia akan dipilah kembali dan dihitung ulang. Setelah itu koin tersebut tetap disimpan di Bank Indonesia. Dan uang sejumlah Rp 650 juta akan dibukukan ke rekening pribadi Prita Mulyasari di Bank Mandiri.

“BI memfasilitasi untuk pengangkutan dan penghitungan. Masalahnya Bank Mandiri tidak punya tempat untuk menyimpan koin tersebut,” kata Handaru.

Ketika ditanya apakah uang akan diserahkan ke Rumah Sakit Omni dalam bentuk koin, Handaru tidak bisa memastikan. "Masalahnya proses hukum saat ini masih berjalan. Belum tahu bagaimana penyerahannya. Ibu Prita kan masih naik banding,” katanya.

Pengadilan Tinggi Banten pada September 2009 memutuskan memenangkan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Serpong. Isi keputusan itu memutuskan bahwa Prita selaku tergugat dinyatakan bersalah dan menghukum Prita dengan membayar ganti rugi material dan immaterial kepada pihak pengugat I, II, dan III sebesar Rp 204 juta.

Prita sendiri sore tadi mendaftarkan kasasi terhadap keputusan banding perkara perdata dengan Rumah Sakit Omni. Prita saat ini juga dijerat kasus pidana dengan dugaan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni. Kasus tersebut berawal dari keluhan Prita melalui surat elektronik terkait pelayanan Rumah Sakit Omni.


DANANG WIBOWO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

11 hari lalu

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

Kasus Palti Hutabarat ini bermula saat beredar video dengan rekaman suara tentang arahan untuk kepala desa agar memenangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

41 hari lalu

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka, kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

42 hari lalu

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits dikriminalisasi setelah memberi komentar soal rencana tambak udang di Karimunjawa.

Baca Selengkapnya

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

43 hari lalu

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Kalapas Kelas I Cipinang memastikan tidak ada kekerasan terhadap Adam Deni, tersangka pencemaran nama baik politikus Nasdem Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

43 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

44 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

45 hari lalu

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

MK resmi hapus pasal berita bohong dan pencemaran nama baik. Begini bunyi amar putusan dari MK dan isi pasal tersebut?

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

46 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar dkk. Salah satunya menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

47 hari lalu

UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

UU Pers memberikan pers kekuatan untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber yang tidak ingin diungkapkan, jika diminta oleh pihak tertentu.

Baca Selengkapnya

Sidang Lanjutan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni oleh Adam Deni Batal Digelar Hari Ini

53 hari lalu

Sidang Lanjutan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni oleh Adam Deni Batal Digelar Hari Ini

Persidangan Adam Deni Gearaka dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus pencemaran nama baik berupa pembungkaman Rp 30 miliar batal digelar hari ini.

Baca Selengkapnya