Langkah Kasasi Jaksa terhadap Putusan Bebas Prita Dinilai Memaksakan

Reporter

Editor

Jumat, 1 Januari 2010 19:26 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang - Langkah Kejaksaan yang akan melakukan kasasi atas putusan bebas Prita Mulyasari dinilai terlalu memaksakan. Upaya jaksa itu juga dianggap tidak peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat yang mendukung Prita.

"Sangat memaksakan," ujar kuasa hukum Prita Mulyasari dari kantor pengacara OC Kaligis and Associated, Slamet Yuono, kepada Tempo, Jumat (1/1) malam.

Menurut dia, sikap Kejaksaan tersebut justru akan menampar wajah lembaga hukum itu untuk ke empat kalinya dalam kasus yang sama. Slamet menyebutkan, Kejaksaan sebelumnya telah dipermalukan dengan ketidakprofesionalan jaksa yang menambah pasal 27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebabkan Prita ditahan selama 21 hari.

"Kejaksaan Agung sendiri yang menyatakan jaksa yang melakukan penyidikan Prita tidak profesional," tegas Slamet.

Dia menilai, dengan ngototnya jaksa melakukan upaya hukum untuk menjebloskan Prita, jaksa seolah mendapat tekanan. "Mungkin mereka khawatir Prita akan mempermasalahkan penahanan 21 hari," ujarnya.

Padahal, kata Slamet, Prita dan OC Kaligis and Associated sudah sepakat untuk tidak mempermasalahkan itu lagi karena Prita sudah bebas.

Terkait dengan langkah kasasi Kejaksaan, Slamet menyatakan pihaknya siap. ”Kita menunggu bola kasasi digelindingkan jaksa,” ujarnya.

Menurut Slamet, jika Kejaksaan mengambil langkah kasasi terhadap putusan bebas yang telah diputuskan Pengadilan Negeri, sama saja memberikan contoh yang tidak baik.

”Secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak bisa kasasi,” kata Slamet. Daripada mengajukan kasasi karena melanggar aturan dan mencari celah untuk menghukum orang, Slamet mengatakan, "Lebih baik Kejaksaan berbenah."

Advertising
Advertising

JONIANSYAH

Berita terkait

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

10 hari lalu

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

Kasus Palti Hutabarat ini bermula saat beredar video dengan rekaman suara tentang arahan untuk kepala desa agar memenangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

41 hari lalu

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka, kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

41 hari lalu

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits dikriminalisasi setelah memberi komentar soal rencana tambak udang di Karimunjawa.

Baca Selengkapnya

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

42 hari lalu

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Kalapas Kelas I Cipinang memastikan tidak ada kekerasan terhadap Adam Deni, tersangka pencemaran nama baik politikus Nasdem Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

43 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

44 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

45 hari lalu

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

MK resmi hapus pasal berita bohong dan pencemaran nama baik. Begini bunyi amar putusan dari MK dan isi pasal tersebut?

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

46 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar dkk. Salah satunya menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

47 hari lalu

UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

UU Pers memberikan pers kekuatan untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber yang tidak ingin diungkapkan, jika diminta oleh pihak tertentu.

Baca Selengkapnya

Sidang Lanjutan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni oleh Adam Deni Batal Digelar Hari Ini

53 hari lalu

Sidang Lanjutan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni oleh Adam Deni Batal Digelar Hari Ini

Persidangan Adam Deni Gearaka dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus pencemaran nama baik berupa pembungkaman Rp 30 miliar batal digelar hari ini.

Baca Selengkapnya