TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan menghentikan penggusuran rumah purnawirawan TNI, khususnya penggusuran di Perumahan Eks Batalyon Angkutan Kuda Beban Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur.
"Kami akan mengembargo penggusuran-penggusuran ini," tegas Wakil Ketua Komisi Pertahanan Hayono Isman, saat mendampingi warga Eksyon Angkub yang saat ini tengah bersiaga menghadapi penggusuran, Senin (25/1). "Negara harus menghormati para purnawirawannya," tandasnya.
Karena itu, dalam waktu dekat Komisi ini akan memanggil para pejabat Departemen Pertahanan dan TNI. Rencananya anggaran yang akan diajukan sebesar Rp 1 triliun. "Ini anggaran sekali seumur hidup, berbeda dengan anggaran Alutsista yang tiap tahun," katanya.
Kalau tindakan ini tidak dilakukan, kata anggota Fraksi Partai Demokrat ini, rumah prajurit yang masih aktif saat ini juga akan terancam saat dia pensiun nanti. "Akhirnya malah menimbulkan teror psikologis," katanya.
Ia mengkhawatirkan pengosongan rumah para purnawirawan ini bukan untuk dialihkan para prajurit aktif. Contohnya, pengosongan rumah di Jalan Otto Iskandardinata, Berlan, dan Kompleks Kostrad, yang hingga kini masih kosong. "Kami khawatir nanti di sana akan berdiri mal, seperti kasus di Bandung," katanya.
Mustafa Silalahi/Anton William
Berita terkait
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
14 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
16 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
23 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
25 hari lalu
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca SelengkapnyaRamai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku
34 hari lalu
Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat
36 hari lalu
Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.
Baca SelengkapnyaDisebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah
38 hari lalu
Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara
38 hari lalu
Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaNasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur
38 hari lalu
KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN
Baca SelengkapnyaSengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN
38 hari lalu
Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.
Baca Selengkapnya