TEMPO Interaktif, Jakarta - Penjelasan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, terkait insiden makam Mbah Priok, direspons dengan hujan pertanyaan. Dewan menilai penjelasan Gubernur belum memuaskan dan menuntut adanya penggunaan hak angket. “Tidak cukup campai di sini,” ujar William Yani, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jumat (16/4).

Menurut William, penggunaan hak interpelasi tidaklah dapat memenuhi rasa keingintahuan Dewan, sebab hak interpelasi hanya berfungsi untuk meminta penjelasan eksekutif tanpa menerangkan kronologis peristiwa secara detail. “Saya meminta kepada seluruh anggota Dewan menindaklanjuti dalam bentuk hak angket,” katanya.

Tuntutan serupa disampaikan Taufiqqurahman. Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai bentrokan yang menewaskan tiga korban jiwa tersebut dipicu oleh sikap petugas yang membangkang instruksi penarikan mundur. “Masalah ini memiliki dampak yang sangat luas. Dewan perlu menyelidiki kasus tersebut melalui hak angket,” ujarnya.

Insiden makam Mbah Priok terjadi pada Rabu (16/4) ketika ribuan petugas Satpol PP dan Kepolisian meringsek masuk ke area makam guna menertibkan lahan. Langkah tersebut memicu konflik yang mengakibatkan tewasnya tiga jiwa, melukai ratusan orang, dan menghanguskan puluhan kendaraan operasional petugas.

Kecaman datang dari anggota Fraksi Partai Gerindra, Andika. Menurut dia, eksekusi lahan tersebut tidak memiliki dasar hukum lantaran tidak didukung oleh putusan pengadilan. “Surat eksekusi didasari oleh surat Gubernur yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur. Itu pun dibuat tanpa stempel,” ujar Andika, yang juga ikut menjadi korban dalam bentrokan tersebut.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Matnoor Tindoan, menyorot kabar tentang adanya anggaran sebesar Rp 11 miliar yang diserahkan PT Pelindo guna keperluan penertiban. Begitu pun dengan temuan sejumlah botol minuman keras yang diperoleh warga dalam mobil operasional Satpol PP. “Bagaimana mungkin eksekusi dilakukan oleh orang yang sedang mabuk,” katanya.

Hujan pertanyaan tersebut membuat Gubernur Fauzi kewalahan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, ia meminta pimpinan sidang untuk menskors rapat paripurna agar dapat mengumpulkan data yang diperlukan. Namun sayang, Fauzi yang ditemui wartawan enggan mengomentari desakan penggunaan angket.

RIKY FERDIANTO