TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta tidak akan menyetop pembangunan pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Meski pemerintah DKI mengakui kedua wilayah terbilang telah padat. "Tidak menyetop, hanya dikurangi perkembangan pembangunannya," kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI Wiriyatmoko hari ini.

Pemerintah daerah, kata Wiriyatmoko, tidak dapat menyetop karena tidak bisa melarang orang untuk berencana membangun. "Kalau menyetop namanya mengurangi hak asasi manusia untuk membangun," ujarnya.

Mengenai pembangunan pusat perbelanjaan yang akan diarahkan di wilayah Barat dan Timur, menurutnya, pemerintah optimis untuk membuat wilayah tersebut memiliki nilai jual yang baik.

Wiriyatmoko menjelaskan, saat ini aksesibilitas untuk ke dua wilayah tersebut dianggap masih kurang. "Jika B1 dan B2 sudah jadi, kemudian menyambung dengan Outer Ring Road, pasti ada pemasaran ke sana nanti," ujarnya.

Jakarta memiliki 128 pusat perbelanjaan di lima wilayah kota yang terdiri dari mal dan ruko belanja. Dari jumlah tersebut, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang paling banyak memiliki pusat perbelanjaan, masing-masing 37 dan 39 unit.

Sedangkan Utara memiliki 21 unit, Barat 16 unit, dan Timur 15 unit. Pemerintah DKI pun pada tahun ini berencana untuk mengarahkan pembangunan pusat perbelanjaan ke wilayah Barat dan Timur agar pola distribusi berjalan dengan baik.

Menurut Wiriyatmoko, pihaknya pun mengusahakan adanya kegiatan di pinggir kota. Ini dilakukan agar masyarakat tidak terfokus ke tengah kota. "Masyarakat yang berada di tengah kota pun bisa pergi ke pinggiran kota."

Untuk menarik perhatian masyarakat agar mengunjungi pinggiran kota, Wiriyatmoko mengatakan pusat perbelanjaan tidak hanya berdiri sendiri. "Tapi mungkin ada kegiatan hiburan yang secara cerdik bisa membuat perbaikan untuk kemajuan," ujarnya.

SUTJI DECILYA