Tender Logistik Pilkada Ulang Tangerang Selatan Terganggu

Reporter

Editor

Kamis, 6 Januari 2011 14:19 WIB

TEMPO Interaktif, TANGERANG -Belum cairnya dana untuk pelaksanaan Pemilihan ulang walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan pada 27 Februari mendatang mengancam proses persiapan logistik. Anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan sebesar Rp 13 milliar belum juga dicairkan. Akibatnya, proses lelang dalam penentuan pemenang tender pengadaan logistik berupa surat suara dan kartu pemilih terbengkalai.

"Hal ini juga berdampak terhadap sosialisasi pencoblosan empat pasangan calon wali kota Tangerang Selatan," kata anggota KPU Tangerang Selatan bidang Logistik Samani, hari ini. Sosialisasi hanya sekedarnya. Lelang dan penentuan pemenang tender dalam proses pencetakan serta pengandaan logistik seperti kartu pemilih baru, dan kertas surat suara, belum diputuskan.

Biaya logistik cetakan sebesar Rp 700 juta. Dana itu lebih kecil dari anggaran saat pencetakan logistik ketika pilkada perdana 13 November 2010 yang membutuhkan dana sebesar Rp 1,4 milliar untuk dua kali putaran. Anggaran Rp1,4 milliar, untuk biaya mencetak surat suara dan biaya cetak kartu pemilih sebesar Rp 900 juta dari ketetapan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Tangerang Selatan terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Tangerang 2008 lalu. Wilayah yang terdiri dari tujuh kecamatan meliputi Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Pamulang, Pondok Aren dan Setu telah melangsungkan pemilihan kepala daerah pada 13 November 2011 yang diikuti empat pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan yakni Yayat Sudrajat-Norodom Soekarno, Rodiyah-Sulaiman Yasir, Arsid-Andre Taulani, dan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Pleno KPU Tangerang Selatan 17 November 2010 menetapkan pasangan Airin-Benyamin terpilih sebagai peraih suara terbanyak. Namun, kemenangan Airin-Benyamin dianulir Mahkamah Konstitusi 10 Desember 2010 lalu. MK memerintahkan pilkada ulang bagi Tangerang Selatan karena keterlibatan birokrasi di pemerintahan Tangerang Selatan yang terstruktur, sistemik dan massif dalam memobilisasi pegawai negeri sipil untuk mendukung dan memenangkan Airi Rachmi Diany, adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah.

JONIANSYAH

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

52 hari lalu

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baca Selengkapnya

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.

Baca Selengkapnya

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.

Baca Selengkapnya

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020

Baca Selengkapnya

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.

Baca Selengkapnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.

Baca Selengkapnya