TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso meminta uji coba pembatasan waktu truk masuk jalan tol dalam kota, yang akan diberlakukan sampai 10 Juni mendatang, segera dievaluasi. "Pembatasan truk ini hanya memindahkan kemacetan ke kawasan Serpong dan Priok," katanya.

Suroyo mengatakan, dalam membuat kebijakan pembatasan truk, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semestinya mengakomodasi semua kepentingan kendaraan, bukan hanya kepentingan pemilik kendaraan pribadi. Dia memandang, bagaimana pun kelancaran operasionalisasi truk mempengaruhi roda ekonomi Indonesia, khususnya Jakarta. "Kendaraan pribadi sebenarnya tidak prioritas," katanya.

Menurut Suroyo, kebijakan ini sebenarnya belum menemukan titik temu dari semua instansi. Karena itu, ia meminta Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI mencabut kebijakan tersebut. "Jalan tol itu statusnya nasional, meski masuk wilayah Jakarta. Jadi, kebijakannya tetap dari kami," ujarnya.

Dia mengakui pertumbuhan jalan dan kendaraan amat tak berimbang, sehingga kemacetan terjadi. Ia mengatakan, seusai Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, stafnya melakukan studi mengenai pembatasan truk. Hasilnya, beban ekonomi operasionalisasi truk malah bertambah. "Pemerintah bertindak untuk kepentingan semua orang," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah DKI Jakarta tetap melanjutkan uji coba pembatasan waktu truk masuk tol dalam kota, meski Kementerian Perhubungan sudah melayangkan surat imbauan pencabutan pembatasan truk.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, kebijakan itu sudah disepakati semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rapat di Kementerian Perekonomian pekan lalu. "Termasuk Kementerian Perhubungan," kata Udar.

Kemarin, Sabtu 21 Mei 2011, Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman menyatakan kecewa terhadap kebijakan uji coba pembatasan truk yang tetap dilanjutkan hingga 10 Juni mendatang. Pihaknya menyayangkan imbauan dari Kementerian Perhubungan mengenai pencabutan uji coba pembatasan truk tidak digubris Pemerintah DKI Jakarta. Padahal surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso. "Dan itu atas perintah Menteri Freddy Numberi," tutur Soedirman.

Pembatasan truk masuk tol dalam kota ini semula diberlakukan pada pelaksanaan KTT ASEAN, awal Mei lalu. Truk dilarang melintas di ruas tol Tomang-Cawang, Pluit-Tomang, Cawang-Tanjung Priok, Cawang-Pasar Rebo, dan Cawang-Cikunir pada pukul 05.00-22.00. Dengan larangan itu, kata Soedirman, pihaknya setiap hari merugi Rp 12 miliar karena perjalanan truk terhambat kemacetan dan harus menempuh jalan yang melingkar.

Jika kebijakan itu tetap diteruskan, kata dia, Organda DKI berjanji akan menggerakkan 16 ribu unit truk yang merupakan anggotanya untuk melakukan aksi mogok. "Tinggal tutup garasi, tidak usah kerja," kata Soedirman.

Kalangan pengusaha mendukung rencana Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba pembatasan truk di jalan tol. Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sibarani meminta para pelaku usaha yang terkena dampak langsung kebijakan tersebut ikut dilibatkan dalam evaluasi.

HERU TRIYONO | AGUNG SEDAYU