TEMPO Interaktif, Bekasi - Program jaminan bersalin gratis tak disambut baik bidan rumah bersalin di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejak program itu diluncurkan Kementerian Keseharan Juni lalu, belum satu pun tenaga medis menandatangani kerja sama layanan bersalin gratis.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Anne Nurcandrani mengatakan, program itu bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan anak. "Belum ada tenaga medis yang tanda tangan MoU," kata Anne kepada wartawan, Jumat 5 Agustus 2011.

Kerja sama dilakukan antara Dinas Kesehatan selaku pelaksana program di tingkat daerah dan bidan atau rumah bersalin di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Program tidak sebatas menangani persalinan, tapi juga ibu hamil, nifas, dan bayi usia 0-28 hari.

Menurut Anne, tenaga medis tak tertarik melaksanakan program itu karena biaya jaminan yang ditanggung pemerintah kecil. Selain itu, program tidak dikhususkan kepada warga miskin, tapi semua kalangan masyarakat termasuk orang mampu. "Setiap satu orang yang ditolong tenaga medis hanya dialokasikan Rp 350 ribu, itu pun dipotong pajak," katanya.

Padahal, kata Anne, program itu gencar disosialisasi ke 31 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), 12 kecamatan, bidan-bidan praktek swasta, dan rumah bersalin. Anne meminta bidan praktek dan rumah sakit bersalin melaksanakan persalinan gratis sebagai kewajiban sosial mereka terhadap masyarakat.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat angka kematian ibu di Kota Bekasi pada 2010 ada 20 dari 41.516 kelahiran hidup, dan 65 bayi dari angka kelahiran hidup yang sama. Tahun ini, selama periode Januari-Mei angka kematian bayi ada 25 dari 21.444 kelahiran hidup, dan ibu ada 9 dari angka kematian hidup yang sama. Anne meminta bidan dan rumah sakit bersalin membantu menurunkan angka kematian di Kota Bekasi.

HAMLUDDIN