TEMPO Interaktif, BANDUNG - Wali Kota Bekasi non-aktif Mochtar Mohamad dituntut hukuman 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis 8 September 2011. Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pria gempal berusia 47 tahun itu terbukti melakukan empat kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 - 2010.
Mochtar dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal 5 ayat (1) atau pasal 12 huruf e atau pasal 13 jo pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
"Menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana 12 tahun penjara kepada terdakwa serta denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan,"kata Jaksa Penuntut Ketut Sumedana saat membacakan tuntutan pidana atas Mochtar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Kamis petang 8 September 2011.
Selain itu, jaksa juga menuntut agar Mochtar dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp 639 juta. "Apabila terdakwa tidak mampu maka hartanya akan disita dan apabila hartanya tidak mencukupi, maka terdakwa mendapat pidana tambahan 2 tahun penjara,"imbuh Ketut.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan terdakwa telah melakukan kesalahan secara kumulatif 4 kasus korupsi. "Tak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa,"kata Ketut.
Tuntutan jaksa, lanjut Ketut, juga sudah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Mochtar. Yang meringankan antara lain adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.
"Yang memberatkan, terdakwa sebagai kepala daerah tidak memberikan teladan dan perbuatan terdakwa bersifat kumulatif terdiri dari 4 kasus,"kata Ketut. "Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tak menyesali perbuatannya."
Ketut menjelaskan empat kasus korupsi yang bdinilainya terbukti dilakukan Mochtar. Pertama adalah dugaan penyalahgunaan dana prasmanan dialog dan audiensi dengan tokoh masyarakat senilai Rp 639 juta. Duit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dipakai terdakwa untuk melunasi hutang pribadinya ke Bank Jabar cabang Kota Bekasi.
Selain itu, Mochtar didakwa dalam kasus suap kepada tim panitia anggaran DPRD Kota Bekasi untuk penyusunan APBD 2010 sekitar Rp 4,25 miliar. Juga kasus suap kepada dua anggota tim audit keuangan daerah Badan Pemeriksa Keuangan RI Wilayah Bandung Rp 400 juta, dan kepada tim Piala Adipura Rp 500 juta.
Atas tuntutan terdakwa, Mochtar dan tim penasehat hukum akan melakukan pembelaan. "Pembelaan agar dilakukan tanggal 19 September,"kata Ketua Majelis Hakim Asharyadi.
Penasehat hukum terdakwa Darius Dolok Saribu menyatakan, tuntutan jaksa penuntut mengada-ada. Jaksa penuntut, kata dia, tak merinci bagaimana wujud tindakan Walikota Mochtar saat memerintahkan suap. "Walikota hanya pidato biasa. Konstruksi tuntutan jaksa , konstruksi imajiner,"tandas Darius.
Pengacara Mochtar lainnya, Sirra Prayuna menyebut tuntutan jaksa dari KPK itu tidak mengindahkan fakta persidangan. "Tuntutan tersebut emosional dan penuh dendam," kata Sirra ketika dihubungi Tempo.
Empat materi tuntutan yang dialamatkan kepada kliennya, menurut Sirra, merupakan hasil konstruksi KPK dengan hanya melihat fakta persidangan secara sepotong-sepotong. "Tidak secara utuh dan banyak memanipulasi fakta persidangan," katanya.
ERICK P HARDI | HAMLUDDIN
