TEMPO Interaktif, Jakarta - DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi tata kelola angkot. "Razia ini memang reaksional sekali. Tapi kita harapkan dari kejadian ini mendorong sistem tata kelola angkot yang lebih baik," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 19 September 2011.
Menurut dia, Dinas Perhubungan DKI Jakarta seharusnya merazia secara reguler. "Di saat yang sama, sistem harus dibenahi. Jakarta itu parameter nasional. Jangan sampai ada ketidakamanan di ibu kota negara," ujarnya. Selamat mengatakan kepemilikan mikrolet yang sebagian besar milik pribadi menyulitkan Dinas Perhubungan dalam pengawasan.
Maraknya sopir tembak, kata dia, merupakan dampak dari kepemilikan mikrolet pribadi. Kalau kepemilikan mikrolet masih pribadi, "Pemda DKI pasti enggak akan sanggup (mengawasi). Itu butuh tenaga yang amat besar."
Perbaikan sistem tata kelola angkot, kata dia, membutuhkan ketegasan pemerintah. "Pemerintah seharusnya melelang izin trayek angkot di Jakarta seperti yang mereka lakukan pada busway." Izin trayek, kata dia, merupakan milik pemerintah yang dapat dilelang dengan batas waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur.
Pemilik angkot bisa membentuk konsorsium atau bergabung dengan koperasi kemudian ikut serta dalam pelelangan sehingga lebih mudah diawasi. Jika ada masalah, si pemenang tender yang dihubungi karena mereka yang harus bertanggung jawab.
Selamat juga mengkritik kewenangan Dinas Perhubungan yang setengah-setengah. Dia mencontohkan, kalau ada pelanggaran angkutan umum tak layak jalan, yang berhak menilang adalah polisi. "Kalau ada motor masuk jalur busway juga tak bisa ditindak oleh Dinas Perhubungan. Paling hanya disterilkan," ujarnya. Dia juga meminta agar aparat Dinas Perhubungan menegakkan good governance.
AMANDRA MUSTIKA MEGARANI
Berita terkait
Kota Bogor Uji Coba Penggunaan Angkutan Listrik
36 hari lalu
Ada 30 titik pemberhentian yang diujicobakan pada 4 April 2024.
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek Bicara soal Integrasi Moda Transportasi Lain: Kerja Sama Pemda dan Pengembang
7 Juli 2023
Soal integrasi antar moda, LRT Jabodebek, didukung oleh pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, tempat di mana LRT berada.
Baca SelengkapnyaKemenhub Tambah Lima Rute Baru Angkutan Kota Feeder LRT Sumsel
10 Desember 2022
Hingga saat ini, jumlah angkot feeder LRT yang melayani di kota Palembang berjumlah 58 unit.
Baca Selengkapnya6.100 Angkot Jakarta Wajib Pisahkan Penumpang Perempuan dan Pria Mulai Pekan Ini
11 Juli 2022
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kebijakan pengaturan tempat duduk wajib untuk seluruh angkot di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil Jajal Aplikasi Pertama Moda Transportasi Jabar Jaramba
7 Januari 2022
Menurut Ridwan Kamil, hanya masalah waktu digitalisasi penuh transportasi Jawa Barat. Saat ini baru libatkan tujuh bus Damri.
Baca SelengkapnyaBus Kita Trans Pakuan Akan Beroperasi, Bogor Akan Latih Sopir Angkutan Kota
31 Oktober 2021
Pemerintah kota akan melatih sopir-sopir angkutan kota untuk mengemudikan bus dengan kapasitas penumpang 35 orang.
Baca SelengkapnyaNaik Angkot Si Benteng di Kota Tangerang Gratis hingga Akhir Tahun Ini
11 Oktober 2021
Hingga akhir tahun nanti, warga Kota Tangerang digratiskan naik angkot Si Benteng. Wali Kota Arief R. Wismansyah harap masyarakat beralih moda.
Baca SelengkapnyaPenculikan Cucu Lansia di Bogor untuk Jaminan Utang
10 Agustus 2021
R, korban penculikan itu adalah yatim piatu. Orang tuanya sudah lama meninggal karena kecelakaan dan sakit. Polisi memberinya bea siswa.
Baca SelengkapnyaAll New Suzuki Carry Jadi Angkot Ber-AC JakLingko
31 Mei 2021
Suzuki dan JakLingko menargetkan angkot ber-AC mulai beroperasi pada semester kedua tahun ini.
Baca SelengkapnyaVolume Lalu Lintas Kendaraan Justru Naik 11.44 Persen Selama PSBB Jilid III
4 Februari 2021
Pergerakan warga ke tempat perbelanjaan retail dan tempat rekreasi turun 2,3 persen pada masa PSBB III.
Baca Selengkapnya