TEMPO Interaktif, Jakarta:Masalah banjir di DKI Jakarta dan penanggulangannya, memerlukan penanganan khusus dari pemerintah pusat dan tidak bisa dibebankan begitu saja kepada Pemda DKI. Pemerintah pusat juga harus menjadikan penanganan banjir di Jakarta sebagai prioritas. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR yang membawahi komisi IV, V, VIII, A.M Fatwa usai berkunjung bersama komisi V DPR ke Balai Kota DKI, Senin (6/1). Jakarta kan ibukota negara. Kalau kebanjiran, tamu-tamu negara sahabat juga ikut mengalaminya. Jadi mestinya pemerintah pusat menjadikannya skala prioritas, kata Fatwa. Hari ini, Fatwa juga menerima laporan seputar perekonomian DKI dari Gubernur DKI Sutiyoso. Kalau menurut laporan gubernur, sudah ada komitmen dari pemerintah pusat dari dulu. Tapi dibiarkan saja terus menerus. Masalah ibukota, tidak bisa hanya diserahkan ke gubernur, anggaran DKI sangat terbatas,ujar Fatwa. Oleh sebab itu, lanjut fatwa, DPR akan memberikan dukungan kepada Pemda DKI untuk mendesak pemerintah pusat agar turun tangan secara serius dalam menangani masalah banjir di Jakarta. Jangan membiarkan banjir ini dari tahun ke tahun menjadi rutinitas. Masalah banjir tidak bisa dihadapi hanya dengan pemikiran rutin, dengan cara - cara rutinitas. Namun, harus dengan penanganan secara khusus dan pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan, kata anggota Fraksi Reformasi DPR ini. Seperti dikatakan Gubernur Sutiyoso, beberapa waktu lalu, pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, sejak tahun lalu mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memiliki komitmen untuk turun tangan dalam melakukan penanggulangan banjir secara makro. Bappenas juga telah menghitung anggaran untuk penanganan banjir di Jakarta secara makro, yang antara lain untuk pembuatan saluran Banjir Kanal Timur (BKT) yang membutuhkan dana sekitar Rp.17 triliun. Dana itu akan dikucurkan setiap tahun sebesar Rp.1,7 triliun selama sepuluh tahun. Namun hingga kini hal itu belum terwujud. Fatwa berjanji akan melaporkan hasil kunjungannya ini kepada komisi komisi dan fraksi fraksi di DPR. (Dimas Adityo - Tempo News Room)