TEMPO.CO, Jakarta - Adanya indikasi daftar pemilih fiktif pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Juli mendatang menimbulkan reaksi dari partai politik. Di antaranya Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subiakto yang meminta Hercules dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) untuk mengawasi langsung dugaan tersebut.
"Prabowo menitipkan kepada kami pengawasan terkait pendataan daftar pemilih," kata Ketua Umum GRIB, Hercules Rozario Marshal, saat dihubungi Senin 21 Mei 2012. Pengawasan ini, kata Hercules, untuk mencegah terjadinya keributan akibat kecurangan yang terjadi.
Hercules mengatakan akan berkonsolidasi dengan para dewan pimpinan cabang (DPC) di setiap wilayah di Jakarta. "Sejauh ini kami belum temukan kecurangan."
Kecurangan yang dikhawatirkan adalah adanya pendataan terhadap pemilih-pemilih yang sebenarnya sudah meninggal. "Kalau seperti itu jadinya pemilih gelap. Orangnya sudah meninggal, tapi masih tercatat," ujarnya.
Pengawasan akan dilakukan mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan, dan KPUD. Dia mengerahkan 1.250 orang untuk wilayah se-Jabodetabek. "Masing-masing wilayah 250 orang satuan petugas," katanya.
Selain itu, Hercules bersama GRIB juga menggandeng organisasi-organisasi masyarakat (ormas) sayap Partai Gerindra, serta ormas sayap GRIB. "Di antaranya Ikatan Keluarga Besar Forum Madura," ujarnya.
Kemarin, KPU DKI Jakarta menyatakan penundaan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 26 Mei 2012. Keputusan ini diambil setelah adanya unjuk rasa partai pendukung para kandidat dan ormas-ormas mengenai adanya indikasi pemilih fiktif sebanyak 1,4 juta.
