TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur dari jalur independen, Faisal Batubara menilai organisasi masyarakat (ormas) merupakan hak warga negara yang diberikan melaui konstitusi. Namun, konstitusi itu tidak seharusnya digunakan semena–mena. “Jangan kita memberikan kuasa bagi ormas untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram,” kata Faisal ketika ditemui di Gedung Sasana Persada, Selasa, 22 Mei 2012. Faisal menyoroti kasus ormas yang mengancam akan membubarkan konser Lady Gaga yang dinilai haram bagi masyarakat muslim Indonesia.
Faisal mengatakan dirinya tak paham dengan lagu–lagu Lady Gaga. “Jadi saya tak paham apa yang diprotes ormas,” katanya. Soal gerakan tarian yang dianggap erotis atau porno, kata dia, juga banyak terjadi di pelosok Indonesia. “Kenapa Lady Gaga dilarang, tapi tari ronggeng di pelosok dibiarkan,” katanya. Terkait sexual preference yang ditampilkan penyanyi asal Amerika Serikat itu, kata dia, televisi tidak pernah memberikan sortir untuk itu. “TV kita mengumbar sexual preference, beda sama di luar yang cenderung liar. Kalau TV saja melakukan pembiaran, kenapa konser dilarang,” katanya.
Faisal juga meminta Polisi bersikap tegas dalam menegakkan hukum. “Polisi jangan kalah dengan ormas,” katanya. Secara umum, Faisal menilai ormas di Jakarta cenderung bersikap semena mena dengan mengancam, rusuh atau saling serang dengan kelompok ormas lain. “Ormas seharusnya tidak seperti ini,” katanya. Menurut dia, Ormas seharusnya menciptakan kenyamanan dan menjadi wadah bagi para anggota, “Bukan membuat orang lain tidak nyaman, tidak aman dan mengganggu ketertiban,” katanya.
Aksi ormas yang cenderung anarkis dan melakukan tindak kekerasan, kata dia,merupakan akibat dari adanya pembiaran oleh pemerintah. “Kalau membuat tak nyaman, membuat tak aman, menjadi keresahan, kenapa tidak ditindak,” katanya. Penegakan hukum pada ormas yang membuat lingkungan tak nyaman harus ditegakkan. Namun, pemerintah juga harus menyadari masalah utama dari ormas yang sering membuat suasana tak nyaman . "Tak ada lapangan kerja yang layak untuk masyarakat.”
Menurut Faisal, pemerintah sudah selayaknya membuat lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. “Selama ini banyak warga kesulitan mencari pekerjaan. Mau kerja jadi pelayan saja harus lulus SMA,” katanya. Lapangan kerja yang tak layak hanya menumbuhkan premanisme. “Premanisme itu bisa lewat ormas atau kaki lima,” katanya.
AMANDRA MUSTIKA MEGARANI
Berita terkait
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran
12 hari lalu
Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK
12 hari lalu
Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa
14 hari lalu
Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan
14 hari lalu
Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.
Baca Selengkapnya4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi
24 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi
27 hari lalu
Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.
Baca SelengkapnyaDi Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral
27 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri mengungkapkan alasan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino diperpanjang dalam sidang sengketa Pilpres di MK.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua
27 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri menyoroti impor beras dan kaitannya dengan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres
27 hari lalu
Faisal Basri menyebut politik gentong babi di Indonesia, berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia lewat program bansos.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri hingga Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Jadi Saksi Ahli Kubu Anies di Sidang MK
27 hari lalu
MK memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres hari ini.
Baca Selengkapnya