TEMPO.CO, Bekasi - Setelah memastikan diri maju sebagai calon Wali Kota Bekasi, artis Lucky Hakim berusaha mengenal lebih jauh wilayah kota yang kelak dia pimpin jika terpilih. Dia pun tidak segan-segan menjajal pekerjaan sebagai sopir angkutan kota. "Ternyata Kota Bekasi macet banget, ya," kata Lucky seusai menyerahkan formulir pendaftaran ke KPU Kota Bekasi, Rabu, 8 Agustus 2012.
Dalam pencalonan ini, Lucky berpasangan dengan calon wali kota Dadang Mulyadi, yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Menurut Lucky, angkutan yang dia sopiri adalah angkutan dengan trayek terminal-Bantargebang. Dia hanya membawa kendaraan itu sejauh 8 kilometer. "Karena macet, waktu tempuhnya lebih dari satu jam," kata dia.
Menurut Lucky, setelah menjajal jadi sopir angkot, dia mengaku memahami kondisi transportasi di Kota Bekasi. "Masalah kemacetan menjadi prioritas saya dalam membenahi Kota Bekasi," katanya.
Namun Lucky belum mau membocorkan rencana strategisnya dalam menyelesaikan masalah transportasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang jelas, kata dia, pengaturan sarana angkutan umum menjadi penting agar arus lalu lintas berjalan lancar.
Pasangan dari kolaborasi birokrat-artis ini disokong empat partai koalisi. Yakni Partai Gerindra (tiga kursi di DPRD Kota Bekasi), Partai Amanat Nasional (tiga kursi), Partai Persatuan Pembangunan (dua kursi), dan Partai Bulan Bintang (satu kursi).
HAMLUDDIN
Berita Terpopuler:
KPK: Seorang Menteri Aktif Bakal Jadi Tersangka
Kata Ahok Soal Dukungan Suku Hakka ke Foke
Bakal Jadi Tersangka, Hartarti Mengaku Ketakutan
Batavia Air Bakal Jadi Maskapai Berbujet Rendah
Dahlan: Satelit Gagal Luncur, Itu Sudah Resiko
Isu SARA Bisa Jadi Bumerang Bagi Foke
Teknisi Gitar Pas Band Tewas
Diisukan Jadi Tersangka, Hartati Kena Insomnia
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya