TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI membantah pernyataan yang menyebut Pemprov DKI sebagai instansi terkorup. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan pernyataan tersebut sangat keliru dan bertendensi menghancurkan kredibilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau melihat laporan resmi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sangat keliru jika dikatakan Pemprov DKI Jakarta terkorup. Data PPATK jangan dipolitisasi untuk kepentingan tertentu," ujar dia, di Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2012.
Menurut Cucu, angka 46 persen yang dilansir sejumlah media massa yang menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkorup tidaklah sesuai dengan laporan PPATK per Juni 2012. "Dalam Buletin Statistik PPATK Volume 28/Thn III/2012 yang terbit Juni 2012, pada halaman 18 disebutkan bahwa 46,7 persen itu analisis berdasarkan provinsi kejadian terlapor (bukan terkait pejabat Pemprov DKI Jakarta yang melakukan korupsi)."
Ia melanjutkan, berdasarkan kategori terlapor, sebagian besar adalah terlapor perorangan. "Yaitu sebesar 94,0 persen, sedangkan terlapor perusahaan atau korporasi sebesar 6,0 persen."
Dalam lima tahun terakhir, menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo telah berupaya keras melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menertibkan pencatatan dan pengelolaan anggaran. Hasilnya menggembirakan karena audit BPK menyatakan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI mengalami kemajuan pesat sehingga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2011.
Begitu juga perusahaan pemeringkat terbesar PT Pefindo yang memberikan rating tinggi (AA+) untuk kemampuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta. "Dalam dua tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta telah menandatangani kerja sama dengan KPK untuk membangun sistem pencegahan dan penindakan korupsi," kata dia.
