Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/8). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Solo Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga membiarkan terjadinya korupsi di daerahnya. Pelapornya adalah Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3).
"Wali Kota Surakarta telah melakukan pembiaran terhadap tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 9,8 miliar," kata Ketua TS3, Muhammad Ali Usman, Kamis, 30 Agustus 2012.
Menurut Ali Usman, Jokowi pernah menerima laporan adanya praktek korupsi belanja hibah satuan pendidikan kepada sekolah negeri dan swasta atau BPMKS pada 2010. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, Solo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 35 miliar. Sebanyak Rp 23 miliar di antaranya diperuntukkan sebagai dana BPMKS bagi 110 ribu siswa.
Kemudian pada 2011, pemerintah melakukan verifikasi data siswa penerima BPMKS. Hasilnya, ditemukan banyak nama siswa yang ganda dan tercatat sebagai penerima. Akhirnya, penerima BPMKS versi verifikasi hanya menjadi 65.394 siswa dengan kebutuhan anggaran Rp 10,6 miliar.
Ali Usman berujar temuan itu sudah dilaporkan kepada Jokowi. "Setelah mendapatkan laporan, Wali Kota Surakarta mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun kenyataannya tidak ada perubahan penganggaran BPMKS tahun anggaran 2011," kata dia.
Data yang diperoleh Ali Usman, total realisasi belanja hibah tersebut Rp 32 miliar. Ada sisa anggaran Rp 2,4 miliar. Dengan fakta tersebut, Ali Usman menduga penyaluran dana BPMKS menggunakan data siswa mark-up. "Seharusnya ada dana Rp 9,8 miliar yang dikembalikan ke kas negara," kata dia.
Dalam laporannya, TS3 ikut menyerahkan ratusan bundelan dokumen seluruh sekolah penerima, serta Peraturan Daerah APBD 2010.
Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, yang dikonfirmasi mengatakan setiap laporan dugaan korupsi akan ditelaah oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. "Akan ditelaah, apakah laporan itu disertai dengan bukti-bukti yang kuat atau tidak," kata Johan.
Hingga berita ini dinaikkan, Tempo masih mengejar konfirmasi dari Jokowi.
