TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Yayat Supriatna, menilai penetapan kenaikan tarif parkir di DKI Jakarta pada masa transisi pergantian Gubernur Jakarta bukan keputusan yang tepat.
Yayat menambahkan, jangan sampai pemerintahan baru DKI Jakarta di bawah Joko Widodo menjadi terbebani akan kebijakan ini. Karena ada empat rancangan peraturan daerah yang tertunda sebelum pemilihan kepala daerah, mengapa kenaikan tarif parkir menjadi yang utama. “Masih ada yang lebih penting dalam penataan koridor atau bussway, mengapa parkir yang didahulukan?” katanya, Senin, 8 Oktober 2012.
Selain itu, fasilitas parkir yang masih kurang memadai menjadi salah satu alasan mengapa naiknya tarif parkir saat ini dia rasakan kurang pantas. Dia berpendapat, seharusnya ada evaluasi pada kondisi yang sudah lalu.
“Apakah jaminan keselamatan dan keamanan sudah cukup mumpuni untuk masyarakat yang parkir? “ ujarnya.
Menurut dia, masyarakat berhak bertanya dan memperoleh penjelasan mengapa tarif parkir mengalami kenaikan yang begitu signifikan, yakni lebih dari dua kali lipat. Masyarakat juga berhak mendapat timbal balik yang setimpal akibat dari naiknya tarif parkir.
“Ini kepentingan siapa? Pendapatan daerah atau investor? Kalau ada investor, bagaimana kontribusi pendapatan terhadap pembangunan daerah?“ ujarnya.
Menurut Yayat, yang juga Dosen Universitas Trisakti ini, akan berbeda jika kebijakan ini dibuat untuk menekan penggunaan mobil pribadi dengan menambah kualitas fasilitas transportasi publik di Jakarta. Namun, ia meragukan kalau kenaikan tarif ini semata-mata untuk kepentingan perbaikan fasilitas publik, karena ia merasa fasilitas transportasi publik yang ada tidak mengalami perbaikan, malah semakin memprihatinkan.
Dia memperkirakan, akan ada tarif liar yang diberlakukan sebagai dampak dari kebijakan ini. Tidak adanya keterlibatan Dewan Transportasi Kota dan kurangnya sosialisasi terhadap kenaikan tarif ini juga menambah daftar panjang alasan tidak tepat disahkannya kebijakan tersebut.
