TEMPO.CO , Jakarta:Elisa Sutanudjaja, Direktur Program Rujak Center for Urban Studies menyatakan ide kampung susun Gubernur DKI Joko Widodo dengan menggeser pemukiman warga bantaran kali selebar 20 meter dari bibir sungai berlawanan dengan peraturan nasional. "Apa dasar memundurkan 20 meter?" katanya kepada Tempo, Rabu 24 Oktober 2012.
Dia menyebut ada konsensus nasional bahwa 50 meter dari pinggir sungai harus steril dari pemukiman. "Peraturan itu ada dasarnya. Sungai Ciliwung kan menampung banjir dari Puncak," dia melanjutkan.
Suryono Herlambang, Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanegara mengaitkan ide ini dengan Rencana Dasar Tata Ruang DKI 2030 yang disahkan Desember nanti. Sebab, butuh konsolidasi lahan yang komplek untuk mewujudkannya. Jokowi dinilai belum benar-benar memahami muatan RDTR 2030. Itu dilihat dari masih adanya rencana mengesahkan RDTR pada Desember. Padahal RDTR ini, menurut Herlambang dan Elisa, belum mengakomodasi aspirasi warga.
"Area kampung susun bisa dicari dari konsolidasi lahan. Jadi harus diatur mulai dari RTDR, pemerintah alokasikan mana-mana saja yang punya potensi. Konsolidasi lahan berarti negosiasi dengan warga pemilik tanah sasaran."
Herlambang mencontohkan, dalam pencarian lahan, untuk kepentingan non-komersial, negosiasi dengan warga bisa lebih lunak. "Pak haji, pak haji yang punya tanah bisa dibantu dengan dana untuk membangun, dengan bunga murah."
Di luar tantangan itu, dia sebenarnya memahami konsep kampung susun Jokowi sebagai bentuk pendekatan baru yang baik bagi warga kampung. "Itu kampung vertikal, lebih seperti rusun tapi dengan pendekatan berbeda. Bawahnya bisa untuk usaha, jadi rumah vertikal dengan melihat cara hidup orang kampung. Orang kampung kan enggak bisa ekstrim langsung berubah. Jadi ada fase-fase seperti itu."
Menurutnya, dengan sedikit modifikasi, kebutuhan buat kampung susun cukup besar buat kalangan karyawan. "Di sekitar mall, para pekerjanya kan tinggal di rumah-rumah kontrakan. Itu sesuatu yang mirip (dengan kampung susun)."
Sehingga, kata dia, "Yang bisa dipindahkan enggak mesti harus di bantaran, tapi kampung vertikal itu bisa juga untuk antisipasi perumahan, kos, dan rumah petak di belakang bangunan-bangunan besar."
ATMI PERTIWI
Berita Terpopuler
Menyusul Jokowi, Pak Camat Buru-buru Naik Ojek
Pengamat Nilai Pelayanan Publik DKI Jakarta Buruk
Warga Kampung Pulo Enggan Direlokasi
Ratusan PKL Digusur dari Stasiun Duri
Novi Amilia Masih Sering Alami Halusinasi
5 Wilayah Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
Penembakan di Cidodol, Ditemukan 2 Proyektil
Berita terkait
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
13 menit lalu
Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo
1 jam lalu
Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
Baca SelengkapnyaLuhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?
2 jam lalu
Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?
Baca SelengkapnyaPasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan
17 jam lalu
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaApa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
20 jam lalu
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca SelengkapnyaMicrosoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
1 hari lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
1 hari lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
1 hari lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
1 hari lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
1 hari lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca Selengkapnya