TEMPO.CO , Jakarta - Ide pembangunan tranportasi massal nan cepat sudah ada hampir satu dekade. Tapi hingga saat ini, hanya tiang-tiang pancang saja yang sudah mewujud dari pembangunan sarana pemecah kemacetan di Jakarta. Kini, setelah Ibukota memiliki pemimpin baru, Joko Widodo, bukan berarti masalah segera rampung.
“Sekarang tensinya sedang tinggi,” ujar mantan Walikota Surakarta ini. Kerumitan terutama datang soal biaya dan harga proyek pembangunan rel per kilometer.
Proyek yang digagas pada 2005, idenya adalah menciptakan angkutan massal berbasis rel, baik di bawah tanah maupun melayang di atas permukaan. Tapi tiga kali rapat dengan PT MRT, perusahaan daerah yang didirikan untuk mengurusi proyek kereta massal, belum ada kejelasan pembangunan relnya.
Untuk tahap pertama, akan dibangun rel layang dari Lebak Bulus ke Blok M sepanjang 15,5 kilometer, bersambung dengan rel bawah tanah dari Blok M ke Bundaran Hotel Indonesia sepanjang enam kilometer.
Modal untuk membangun sudah diperoleh dari Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 31 Maret 2008 sebesar 132,6 miliar yen atau Rp 15,1 triliun. Kajian yang menghabiskan Rp 1,5 triliun juga sudah digeber.
Bahkan tender untuk kontraktor yang mengerjakannya juga sudah digelar. Namun Fauzi Bowo--gubernur sebelum Jokowi--tak kunjung menunjuk pemenang lelang. Ada dua konsorsium di urutan teratas dari lima perusahaan yang lolos prakualifikasi tender: Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Constructions dan Sumitomo Mitsui Construction Company-Hutama Karya.
Janji Fauzi mengumumkan pilihannya dua hari sebelum pemilihan Gubernur Jakarta pada 11 Juli lalu tak terlaksana. JICA tak memberi rekomendasi konsorsium mana yang mesti dipilih. Restu JICA harus ada karena utang itu memakai skema pinjaman mengikat (tied loan). Ini jenis utang murah karena bunganya cuma 0,2 persen per tahun dengan jangka pengembalian 40 tahun.
Fauzi Bowo sepakat dengan skema ini karena tak ada bank komersial yang mau membiayai. “Break-even point proyek ini bisa 22 tahun,” katanya sepekan sebelum pemilihan gubernur.
Jepang setuju memberi modal lewat pinjaman mengikat. Syaratnya, pengadaan barang dan jasa konstruksi mesti berasal dari Negeri Matahari Terbit. Perusahaan atau pemerintah negeri itu juga mesti menjadi kepala proyeknya. Karena itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai skema utang ini mengakibatkan biaya MRT lebih mahal ketimbang proyek serupa di negara lain.
Menurut MTI, dengan biaya Rp 15 triliun, proyek ini akan menelan biaya Rp 1 triliun per kilometer. MTI menilai harga itu kelewat mahal karena kapasitas kereta massal ini hanya 400 ribu-1 juta penumpang per hari. “Pemerintah harus mengkaji lagi harga proyek prestisius ini,” kata Direktur Eksekutif MTI Pandit Pranggana.
Di tempat lain, seperti Kolkata (India) dan Singapura, biaya membangun kereta massal pada 2002 hanya Rp 373 miliar per kilometer. Kota Meksiko tak jauh beda. Sejak dilantik 15 Oktober lalu, Jokowi sudah mengatakan akan mengkaji biaya pembangunan, yang akan berimbas pada harga tiket kelak.
Tahap persiapan MRT sudah diluncurkan Fauzi Bowo pada Maret lalu. Pemerintah Jakarta pun sudah meneken dan mencairkan utang tahap I dan II senilai Rp 5,7 triliun untuk fase persiapan memindahkan Stadion Lebak Bulus, meluaskan terminal, membebaskan lahan yang dilalui rel, dan memindahkan bangunan-bangunan sepanjang jalur proyek.
Jika semua rencana mulus, pembangunannya bisa dimulai tahun depan dan orang Jakarta akan menikmati MRT pertama pada 2016. Kereta massal ini akan meringkas waktu tempuh Lebak Bulus-Hotel Indonesia dari satu jam lebih dalam keadaan macet menjadi 30 menit. Transportasi massal ini dinilai ampuh mengurai macet ketika disatukan dengan kereta komuter, bus antarkota, busway, monorel, plus jalan tol dalam kota.
BAGJA | AMANDRA | SYAILENDRA | DIANING SARI
Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Minta MRT Jawab Tiga Hal
Jokowi Bakal Kesulitan Lahan untuk RTH
Instruksi Jokowi di Tanah Tinggi Jalan Sebagian
Dedi Gumelar Calonkan Diri Jadi Wali Kota Tangerang
