Jokowi Minta Lurah Sosialisasikan Kartu Sehat

Reporter

Editor

Ali Anwar

Senin, 12 November 2012 20:05 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memberikan Kartu Jakarta Sehat kepada warga Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu akan digratiskan melalui Kartu Jakarta Sehat. "Saya jamin gratis, kalau ada pungutan lapor kepada saya," kata Jokowi di Marunda, Jakarta Utara, Senin, 12 November 2012.


Hari ini Jokowi berkeliling di empat daerah, yaitu Marunda (Jakarta Utara), Tanah Tinggi (Jakarta Pusat), Bukit Duri (Jakarta Selatan), dan Manggarai (Jakarta Selatan). Dia membagikan Kartu Jakarta Sehat kepada 3.000 warga Jakarta. Pembagian itu diberikan sebagai tindak lanjut dari pembagian awal yang dilakukan Sabtu pekan lalu.

Jokowi mengatakan semua warga Jakarta yang tidak mampu akan diberikan Kartu Sehat itu. Dia pun mempersilakan kepada warga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan itu untuk mendaftarkan diri ke Puskesmas terdekat. "Daftar saja, nanti akan diberikan layanan oleh petugasnya," kata dia.

Menurutnya, ada 88 rumah sakit pemerintah maupun swasta yang akan dijadikan tempat pelaksanaan dari kartu sehat. "Yang penting pegang KTP Jakarta," ujarnya.

Pemerintah melalui jajaran RW dan kelurahan juga disebut Jokowi akan meningkatkan sosialisasi keberadaan kartu sehat tersebut. Soalnya, kata dia, banyak warga yang hingga kini belum memahami bagaimana cara mendapatkan kartu sehat itu. "Nanti akan kami tingkatkan, dan itu tugasnya lurah-lurah setempat, karena ini juga kan baru dua hari dilaksanakan," kata Jokowi.

Namun Jokowi membantah jika Kartu Jakarta Sehat ini sama dengan Jamkesda yang dimiliki pemerintah Jakarta. Menurutnya, program pemerintah ini lebih baik dalam sistem manajemen, keuangan, dan pelayanan. "Sistem manajemen keuangannya lebih jelas untuk pembiayaan, rekam jejak penyakitnya tercantum, lalu tidak perlu ke kelurahan untuk dapat kartu sehat, cukup ke Puskesmas langsung dapat," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati menyatakan kendala yang muncul adalah banyaknya warga yang ingin segera mendapat fisik kartu. "Mereka ingin dapat kartu sehat itu, jadi minta agar diberikan kartunya," ujar Dien.

Menurut Dien, warga yang belum memiliki kartu sehat tidak perlu khawatir soal biaya kesehatan. Selama memiliki KTP Jakarta, kata dia, warga akan mendapatkan fasilitas kesehatan itu. "Nanti, setelah daftar,akan diberikan tanda terima yang harus dipegang sampai mendapatkan fisik kartu," ujarnya.

Dien mengatakan pemerintah menargetkan empat juta warga Jakarta akan mendapatkan kartu sehat itu. "Target itu hingga akhir tahun 2013 nanti," ujarnya.


DIMAS SIREGAR

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

17 menit lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

2 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

6 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

6 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

7 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

8 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

8 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

9 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

10 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

10 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya