TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan Prakarsa--sebuah lembaga kajian tentang kebijakan publik--meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengawasi secara ketat penggunaan sejumlah pos anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013.

"Ada banyak pos yang rawan dan harganya perlu dicek ulang," kata Ah. Maftuchan, peneliti di Perkumpulan Prakarsa, Kamis, 15 November 2012. Dia menyebutkan rencana pembelian sejumlah bus Transjakarta senilai Rp 1, 2 triliun sebagai contoh. "Harus diawasi, jangan sampai beli bus rawan terbakar seperti kemarin-kemarin," ujarnya.

Selain itu, Maftuchan menunjukkan sejumlah pos anggaran daerah lain yang rawan penyelewengan, misalnya anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. Dia juga menyoroti pengeluaran pemerintah DKI Jakarta untuk pos operasional, seperti biaya telepon, air, listrik, dan Internet yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Di Dinas Pekerjaan Umum, Maftuchan menunjuk proyek-proyek lanjutan, seperti inventarisasi dan pembebasan tanah jalan tembus Pulogadung-Sumarno, tanah BKT, tanah MRT, dan tanah Kali Pesanggrahan yang anggarannya mencapai Rp 344 miliar, sebagai pos yang rawan, termasuk pemeliharaan fly over (Rp 25 miliar) dan lanjutan proses pembangunan akses terminal Pulo Gebang (Rp 82 miliar). Di Dinas Kesehatan, Maftuchan menunjuk pos pengeluaran rawan dalam proyek lanjutan pembangunan fisik Rumah Sakit Jakarta Selatan (Rp 268 miliar).

Semua data ini, kata dia, sudah disampaikan kepada Jokowi-Ahok. Menurut kalkulasi Perkumpulan Prakarsa, ada potensi penghematan sampai triliunan rupiah dalam anggaran DKI saat ini. "Itu bisa dialihkan untuk pos prioritas yang berdampak langsung bagi warga Jakarta," katanya.

M. ANDI PERDANA

Berita Terpopuler:
Suami Ola Ditembak Mati di Depan Henri Yoso
Penangkapan Ola dan Suaminya Bak Film Hollywood
Di SD, Tak Ada lagi Pelajaran IPA-IPS
Malam 1 Sura, Keluarga Keraton Surakarta Ribut
Kini Jokowi Ditantang Benahi Sampah