TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok massa dari Koperasi Wahana Kalpika (KWK) pagi ini melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dan menolak rancangan peraturan daerah (raperda) transportasi baru guna mengganti Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Massa menganggap raperda transportasi yang tengah digodok adalah upaya sistematis untuk menggusur pengusaha bus kecil dan mikrolet. "Menghapus angkutan kecil, sama saja mematikan usaha kami," ujar salah seorang orator di depan Balai Kota, Selasa, 20 November 2012.
Koordinator Aksi Organda, Abdul Gafur, mengatakan, pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Khusus, yang terkait dengan angkutan umum, dianggap membebani. "Kami juga menolak pengesahan raperda tentang transportasi sebagai pengganti Perda Nomor 12 Tahun 2003 karena akan menghapus angkutan kecil diganti mobil sedang dan besar," kata Abdul.
Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika, La Ode Djeni Hasmar, menyampaikan kekecewaannya atas raperda transportasi yang disebut-sebut akan menghapus angkutan kecil. "Ini mematikan usaha wong cilik," ujarnya.
"Pak Jokowi dan Pak Ahok kan dikenal pro-wong cilik, kok malah melahirkan perda yang matikan wong cilik. Ini pasti ada tokoh intelektualnya. Udar Pristono harus turun dari jabatannya!" kata La Ode saat berorasi. Selain itu, La Ode menganggap Pemerintah Provinsi DKI sebelumnya lebih perhatian terhadap angkutan umum.
Saat ini, di depan Balai Kota, berkumpul kurang-lebih 200 orang, dan terdapat sekitar 100 armada angkutan kota yang parkir di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tidak ada jalur yang ditutup, namun angkutan-angkutan yang parkir di tengah jalan melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan.
