Masuk Ganjil-Genap? Lihat 2 Digit Pelat Nomor Anda

Reporter

Editor

MC Nieke Indrietta Baiduri

Jumat, 7 Desember 2012 15:40 WIB

Ribuan kendaraan terjebak kemacetan lalu lintas di Jalan Cawang, Jakarta, Senin (9/4). Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil-genap menjadi upaya antimacet Gubernur DKI Joko Widodo selain transportasi massal. Hingga sekarang, kebijakan Jokowi ini masih dikaji untuk teknis pelaksanaannya.

Wakil Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Wahyono, menjelaskan bahwa pengaturan satu kendaraan masuk ganjil atau genap akan tergantung pada dua digit nomor paling belakang pada pelat nomor kendaraan. "Ini harus disosialisasikan secara masif," kata Wahyono, Jumat, 7 Desember 2012.

Semua kendaraan yang masuk Jakarta akan kena aturan ini. Wahyono memperkirakan butuh waktu sosialisasi setahun untuk menerapkan program ini. Kemudian perlu ada peraturan daerah dan peraturan gubernur agar memiliki kekuatan hukum yang bisa mengatur semua elemen. Termasuk untuk pemasangan rambu-rambu jalan dan kampanye di media.

Menurut rencana, pembatasan ganjil-genap akan berlaku pada hari kerja, Senin sampai Jumat. Pembatasan pelat nomor ganjil-genap ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan akibat kian membeludaknya jumlah kendaraan di ibu kota. Saat ini setiap hari terjadi penambahan 450 mobil dan 1.400 sepeda motor.

SYAILENDRA

Berita Lainnya:
Pembatasan Ganjil-Genap Jokowi Butuh 2 Kajian
KPU Kabupaten Tangerang Pakai Penghitungan Manual
Sepeda Motor Tak Terkena Pembatasan Pelat Ganjil-Genap?
Jokowi, Ya MRT, Ya Monorel, Ya Genap-Ganjil
Ide Antimacet Jokowi vs Lokasi Rawan Macet
Jokowi Idekan Antimacet, Ini Faktor Suksesnya

Kemacetan Lalu LintasKepolisian Daerah (Polda) Metro JayaJokowi

Berita terkait

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

5 menit lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

7 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

11 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

13 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

18 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

18 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

19 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

20 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

20 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Rekomendasi