Tips Lepas dari Aturan Ganjil-Genap Jokowi

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 10 Desember 2012 05:33 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO , Jakarta:Ada empat cara menyiasati aturan plat ganjil-genap yang akan diberlakukan Maret 2013 oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo supaya efektif. "Kami minta masyarakat melakukan cara ini," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono, Ahad malam.

Cara pertama beralih ke angkutan publik.
Dinas Perhubungan akan kerja keras selama tiga bulan mempersiapkan cara pertama ini. Persiapan dilakukan dengan menambah armada dan sterilisasi busway.



Cara kedua dan ketiga cermat memilih waktu dan jalur aktivitas.
Aturan plat genap-ganjil akan berlaku setiap Senin-Jumat pukul 06.00-20.00. Masyarakat bisa pergi lebih pagi untuk menghindari aturan tadi. "Masyarakat harus bisa memperhitungkan ini," ujarnya.

Cara terakhir dengan car pooling
Warga yang dekat secara geografis diminta membentuk komunitas, agar bisa pergi bersama untuk beraktivitas di Jakarta. "Ya tetangga satu kompleks, hari ini berangkat pakai yang genap, besok pakai yang ganjil. Bareng-bareng lah," ujarnya.

M. ANDI PERDANA

Berita Terpopuler



EDISI KHUSUS: BOLLYWOOD YAHUD
Jokowi: Supir Transjakarta Biar Tak Ugal-ugalan
Jokowi Ajak Warga Cegah Transjakarta Jadi Butut
Kemenangan Zaki Ubah Peta Politik Keluarga Atut
Jokowi Pengin Ada Toilet di Halte Busway





Advertising
Advertising
Kemacetan Lalu LintasJokowi

Berita terkait

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

2 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

9 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

13 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

16 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

20 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

20 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

21 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

22 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

22 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

23 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Rekomendasi