TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 14 warga mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) dalam perkara swastanisasi air di Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini semestinya diagendakan sidang perdana. Tapi, menurut hakim ketua Nawawi, sidang perdana ditunda hingga pekan depan karena perwakilan Presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak hadir di ruang sidang. "Agar tergugat lengkap minggu depan," kata Nawawi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 13 Desember 2012.

Mereka menuntut tujuh institusi pemerintah membatalkan perjanjian kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta dan PT Aetra Air Jaya serta PT PAM Lyonnase Jaya. Tujuh tergugat itu adalah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, dan PDAM DKI Jakarta. PT Aetra dan PT Palyja juga menjadi pihak turut tergugat.

Menurut pengacara para penggugat, Arif Maulana, perjanjian antara PAM Jaya dan dua perusahaan swasta itu melanggar Pasal 33 UUD 1945 dan UU tentang Pengelolaan Air. Akibatnya, kini tarif air di Jakarta termasuk yang paling tinggi di Asia Tenggara. Menurut data 2007, tarif air Jakarta adalah Rp 7.300-7.400 per meter kubik. Harga air tinggi, kata dia, karena biaya operasional pengelolaan air hingga biaya sumber daya manusia masuk tanggungan masyarakat. “Di Jakarta, saat ini, pengelolaan air dari hulu ke hilir sepenuhnya dikelola dua perusahaan swasta, PT Aetra Air Jaya dan PT PAM Lyonnase Jaya,” ujarnya.

Arif mengatakan, bila perjanjian itu dibatalkan, pengelolaan air bisa efisien dan tarif air bisa turun. “Jangkauan air untuk masyarakat bisa lebih luas,” ujarnya.

Salah seorang tergugat yang diwakili oleh Biro Hukum Pemerintah DKI Jakarta mengatakan belum bisa memberi komentar banyak. "Saya tak mau ngomong substansinya dulu," ujar Agusdin Susanto, staf biro hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Palyja dan Aetra juga menolak untuk memberi komentar atas gugatan ini.

M. ANDI PERDANA