Beberapa warga memilah sampah di antara buih yang mencemari air di BKT di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, (6/7). Pencemaran air tersebut disebabkan pembuangan limbah rumah tangga dan industri secara langsung ke sungai. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' mengkritik sistem penanganan sampah di sungai-sungai Ibu Kota. Menurut dia, setiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 90 miliar untuk menjaga kebersihan sungai.
"Tapi nyatanya, masih banyak sampah yang menumpuk di kali-kali," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat, 21 Desember 2012.
Dalam perhitungan Ahok, kali di Jakarta memiliki panjang sekitar 430 kilometer. Jadi, dia memperkirakan butuh 2.000 orang untuk membersihkan kali. Tiap kali nantinya akan ditangani oleh empat orang. Keempat orang itu pun juga harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kali. "Jadi untuk menggaji 2.000 pemulung itu Rp 2 juta sebulan, paling butuh dana Rp 4 miliar. Setahun cuma Rp 48 miliar," kata dia.
Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan total anggaran membersihkan kali yang dianggarkan saat ini. Apalagi, dana sebesar Rp 90 miliar itu bisa bertambah menjadi Rp 139 miliar untuk menyewa alat berat. "Sudah begitu dikontrakkan lagi oleh kontraktor, jadi mending kami bayar pemulung," kata dia.
Cara ini disebut Ahok menguntungkan bagi Pemda Jakarta dan pemulung. Bagi pemulung, katanya, mereka bisa juga mengambil sampah yang dinilai masih bisa dijual dan menghasilkan uang. Sisanya, sampah itu bisa diangkut lewat truk untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. "Jadi kehidupan pemulung juga lebih sejahtera, bisa sewa rumah susun juga," kata dia.
