Aktifitas pegawai di bagian penerimaan pajak di hari pertama Ramadan di Kantor Pemkot Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/8). Pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa namun ada pengurangan jam layanan. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memiliki tiga keinginan dalam membenahi birokrasi di Jakarta. Tiga keinginan itu adalah penghematan, transparansi pengelolaan keuangan, serta kejelasan standar pelayanan minimum di kelurahan dan kecamatan. “Perizinan juga harus terpadu dan transparan,” kata Basuki dalam Majalah Tempo Edisi 31 Desember 2012-6 Januari 2013.
Menurutnya, penemuan di lapangan adalah beban kerja birokrasi yang tak rata. Pemenuhan kebutuhan pegawai di jajaran birokrasi hanya sekadar mengisi kotak organisasi, bukan berdasarkan kebutuhan atas tugas. “Banyak pegawai berkualitas tapi tak mendapat posisi pantas.”
Hal ini dikarenakan, lalu lintas karier macet akibat promosi jabatan tidak didasari kompetensi. Bahkan ada lebih dari dua kepala dinas yang diperpanjang tugasnya meski sudah mau pensiun. “Masak, ada satu orang bisa nyambung tiga kali?” ujar Basuki.
Sehari setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur pada 15 Oktober lalu, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok langsung tancap gas. Mereka berbagi tugas, yaitu Jokowi blusukan seantero Jakarta, sementara Basuki menginspeksi jajaran pemerintahan DKI Jakarta. Selain mendapat gambaran kondisi lebih riil, mereka sekaligus mengecek mesin birokrasi. Agar tahu, “Bisakah bergerak cepat dan efisien,” ujar Basuki.
Dalam skema kerja bersama pasangan ini, Basuki kebagian membenahi birokrasi, memetakan kepegawaian, sekaligus mengukur kompetensinya. Dia juga pasang mata untuk soal anggaran, agar dana Pemerintah Provinsi DKI dapat digunakan secara efektif. Sementara, Jokowi mengecek ke lapangan untuk mengukur standar kinerja dan pelayanan minimum.
