Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO , Jakarta:Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengakui ada keterlambatan dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013. Karena keterlambatan itu, Jokowi dan juga Gubernur Nangroe Aceh Darussalam mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.
"Ya bagaimana, memang nyatanya terlambat. Kalau yang kerja saya sendiri ya saya percepat," kata Jokowi sambil tertawa kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis, 3 Januari 2013.
Pembahasan APBD sebetulnya sudah dimulai dari pertengahan Oktober lalu, ketika Jokowi baru menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dimulai dari KUAPPAS hingga akhirnya draf RAPBD dikerjakan. "Kami siang malam kerja. Tetapi mulai Oktober sampai sekarang juga belum rampung. Kami ingin agar pertengahan Januari ini selesai, Insya Allah," ujar dia.
Jokowi mengakui masih ada yang belum sinkron antara rencana Pemerintah Provinsi dan DPRD. Dia mencontohkan rencana Pemda membeli 1.000 bus, membuat jalan layang untuk elevated busway jalur Ciledug-Blok M, dan juga penataan kampung. Soal program Kartu Jakarta Sehat juga masih ditanyakan DPRD.
Jokowi mengaku paham jika Dewan perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah. "Tinggal seminggu inilah. Semoga sudah rampung," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melayangkan teguran kepada Gubernur Jokowi. Itu terkait keterlambatan penetapan peraturan daerah tentang APBD 2013 yang seharusnya sudah diketok palu pada akhir tahun lalu.
