Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Depok- Sekitar 70 orang --sebagian besar perempuan setengah baya-- menutup jalan akses utama ke Balaikota Depok, Rabu, 9 Januari 2012. Mereka berunjukrasa menuntut pemerataan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah dari Pemerintah Kota Depok.
"Kami dari semua kecamatan di Depok, menuntut Jamkesmas dan Jamkesda yang tersendat," kata Nurlaela, 38 tahun, salah satu peserta aksi dari Kecamatan Beji.
Akibat demo ini, belasan mobil dan motor tidak bisa masuk ke dalam area Balaikota. Meski puluhan anggota Kepolisian Resor Kota Depok dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sudah dikerahkan, situasi tetap panas. Sempat terjadi saling dorong antara petugas dan demonstran yang memaksa ingin memasuki ruangan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. "Kami tak membawa apa-apa. Kenapa polisi menghadang kami?" kata Nurlaela.
Hujan yang mengguyur Depok sejak pagi tidak membuat aksi para ibu-ibu ini mundur. Mereka malah menantang para petugas untuk terus bertahan di bawah guyuran hujan.
Menurut Nurlaela, aksi mereka didorong oleh pengaturan Jamkesmas dan Jamkesda di Depok yang belum merata. Banyak orang-orang yang seharusnya berhak dibantu, malah tak kebagian fasilitas ini. "Sedangkan orang kaya, justru banyak yang dapat," katanya.
Nurlaela juga mempersoalkan pengurusan Jamkesmas di Depok yang rumit dan bertele-tele. Warga harus mengurus berbagai surat untuk mendapat keringanan pembayaran, padahal kondisi si sakit sudah parah. "Kami ingin Jamskesda jangan bertele-tele, jangan lagi harus ngantri ke sana ke sini," katanya.
