TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui jika ibu kota dipindah dari Jakarta. Namun, pemindahan ini harus memenuhi sejumlah syarat. "Kalau memang sudah mentok dan kesulitan untuk mengatasi banjir, saya sangat setuju untuk dipindah," ujar Jokowi, dalam konferensi pers di MPR, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.
Untuk mengatasi banjir di Jakarta, Jokowi memberikan enam langkah. Langkah tersebut yaitu normalisasi sungai, sodetan dari Otista hingga Kanal Banjir Timur, pembuatan sumur resapan, pembuatan waduk besar di Ciawi dan Cimanggis, pembuatan pompa air di Jakarta Utara, dan pembangunan multipurpose deep tunnel.
Jika langkah itu tidak lagi bisa mengatasi banjir di Jakarta, dia pun menyetujui pendapat Ketua MPR Taufiq Kiemas agar ibu kota segera dipindah.
Saat disinggung pernah mengungkapkan wanana pemindahan ibu kota, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas malah menyertakan nama lainnya. "Ketua DPR juga pernah ngomong lho ya," ujar Taufiq.
Taufiq Kiemas sendiri sebelumnya pernah menyatakan mendukung wacana pemindahan ibu kota negara sebagai solusi mendasar terhadap berbagai masalah dan beban yang menumpuk di Jakarta saat ini.
"Salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara oleh Presiden Pertama RI Bung Karno adalah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah," kata Taufiq.
Menurutnya, selain Palangkaraya, bisa juga ibu kota dipndah ke daerah lainnya di mana pun di wilayah NKRI, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi ibu kota negara.
"Keputusan pemindahan ibu kota negara ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia," kata Taufiq.
Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan, perlu ada relokasi pusat pemerintahan dari Jakarta ke daerah lainnya. Bukan memindahkan ibu kota Jakarta. Ini agar kegiatan pemerintahan tidak bercampur aduk dengan urusan bisnis dan industri. "Tidak perlu ada hilir mudik kegiatan pemerintahan dengan bisnis," kata dia.
Dia memberikan contoh seperti yang terjadi di Malaysia. Negeri jiran itu memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. "Walaupun Malaysia kecil, bisa mencontoh itu. Bisa menjadi acuan. Tentunya dengan didukung oleh alat transportasi yang baik," ujar dia.
SUTJI DECILYA
Berita terkait
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan
14 jam lalu
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaApa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
17 jam lalu
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca SelengkapnyaMicrosoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
21 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
1 hari lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
1 hari lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
1 hari lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
1 hari lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 hari lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 hari lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 hari lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya