TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencetuskan ide lelang jabatan untuk posisi lurah dan camat. Tujuannya, untuk menjalankan program reformasi birokrasi.
Lurah Bukit Duri Isa Sarnuri mendukung program ini. "Agar antara pimpinan dan yang di lapangan seirama," katanya ketika dihubungi pada Jumat, 1 Februari 2013. Hanya saja Isa mewanti-wanti Jokowi soal lelang ini.
Pertama masalah aturan. Jabatan lurah adalah untuk eselon IV. Sehingga, menurut Isa, Jokowi perlu memperhatikan hal ini sebagai syarat utama.
Selain itu, Jokowi harus benar-benar memperhatikan rekam jejak calon. "Mereka kan menawarkan diri pakai semacam curiculum vitae, jadi harus benar-benar dicek di lapangan," katanya. Jangan sampai, Isa menambahkan, isi biodata diri tersebut hanya bumbu.
Kemudian, Isa meminta Jokowi untuk memilih lurah atau camat yang seirama dengan gaya kepemimpinan mantan Wali Kota Solo ini. "Biar klop blusukannya," katanya. "Yang jelas kewenangan mutlak di tangan Jokowi."
Sementar itu, Camat Kebayoran Baru Mahludin enggan mengomentari wacana ini. "Semuanya terserah atasan saja, karena itu wewenang Gubernur," ujarnya. Selain itu, ada Badan Perencanaan Jabatan yang mengatur jabatan ini.
Widianingsih, seorang warga Pasar Minggu, mengaku senang dengan ide Jokowi ini. Alasannya, agar camat atau lurah lebih dekat dengan rakyat. "Apalagi padagang semacam saya,'" katanya.
Dia mengaku sejak Jokowi sidak di kelurahan, pelayanan jadi lebih baik. Terutama soal jam buka dan pelayanan publik. "Tapi masih ada yang kurang, seperti kesigapan petugas yang melayani," ujarnya.
SYAILENDRA
Berita terpopuler lainnya:
Sebut Suap Daging Musibah, Tiffatul Dikecam
Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?
Apa Bukti Luthfi Hasan Terlibat? Ini Jawaban KPK
Narkoba Artis: Semua Tamu Ditawari Inex
Kasus Presiden PKS, Inikah Buah Laporan Dipo Alam?
Berita terkait
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa
2 jam lalu
Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
6 jam lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo
8 jam lalu
Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor
12 jam lalu
Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya
Baca SelengkapnyaPansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli
12 jam lalu
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi
Baca SelengkapnyaGuru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif
13 jam lalu
Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN
14 jam lalu
Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaMasalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior
15 jam lalu
Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.
Baca SelengkapnyaSyarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?
15 jam lalu
PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?
Baca SelengkapnyaLapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA
17 jam lalu
Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating
Baca Selengkapnya