Jokowi Diminta Optimalkan Jalur Kereta Priok

Reporter

Kamis, 7 Februari 2013 05:47 WIB

Rencana 6 ruas jalan layang tol Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta–Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Yoga, menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih mengoptimalkan jalur kereta api Tanjung Priok yang terbengkalai ketimbang membangun dua dari enam ruas jalan tol dalam kota.

Alasannya, biaya pembangunan rel kereta lebih murah ketimbang biaya jalan tol. "Barang yang dibawa lebih banyak dan lebih murah dalam sekali muat dibanding kontainer," kata Nirwono Rabu 6 Februari 2013.

Selain itu, kata dia, jalan tol belum mampu mengurai kemacetan lalu lintas. "Justru sebaliknya (tambah macet), karena dengan penambahan ruas baru semakin banyak titik persimpangan kendaraan," ujar Nirwono.

"Selama belum berpisah antara jalur khusus barang dan jalur kendaraan umum, kemacetan tetap tak terelakkan," ujarnya. Sedangkan lajur kereta saat ini hanya tinggal melakukan penataan dan menambah gerbong kereta. "Dengan kereta, apalagi kalau double track, justru lebih cepat, dan ramah lingkungan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi dan Ahok—sapaan Basuki Tjahaja Purnama—akan memprioritaskan dua dari enam ruas jalan tol dalam kota, yakni Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Alasannya, untuk mempermudah transportasi logistik dari luar kota dan dalam kota ke Pelabuhan New Tanjung Priok. Arus lalu lintas logistik diperkirakan akan membanjiri Jakarta jika tidak ada akses langsung menuju pelabuhan itu. “Kalau tidak ada ruas tol ini, bisa dibayangkan truk-truk besar yang mengarah ke Sumatera, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah bakal masuk tengah kota," ucap Ahok.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menyetujui prioritas yang diberikan bagi dua ruas jalan tol itu. Namun, dia menegaskan, rencana awal masih berlaku, yakni enam ruas jalan tol baru akan dibangun untuk menanggulangi kemacetan di Jakarta. “Rencananya, sisanya (empat ruas tol lain) akan menyusul setelah pembangunan dua ruas tol ini,” kata Hermanto.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menilai pembangunan dua ruas jalan tol untuk kepentingan Tanjung Priok tidaklah tepat. "Jalan tol dalam kota tidak berkorelasi dengan distribusi barang," kata Azas. Alasannya, kedua ruas tol tersebut tidak berakhir di Pelabuhan Tanjung Priok.

Azas menilai selama ini barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok akan didistribusikan ke luar Jakarta, sehingga yang diperlukan justru mengebut pembangunan tol lingkar luar. “Jika membangun tol dalam kota dan digunakan untuk distribusi barang, kendaraan besar akan masuk dan menambah kemacetan,” tuturnya. Simak perkembangan ruas jalan tol Jakarta di sini.

JAYADI SUPRIADIN | SYAILENDRA | ALI ANWAR

Baca juga:
Hari Ini Ada Demo Buruh, Hindari Bundaran HI

Bahan Narkoba Kasus Raffi Jenis Ini Lebih Mahal

Raffi Ahmad Siap Hadapi Persidangan

Jokowi Dekati Warga Bantaran Ciliwung

Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

7 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

9 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

18 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

19 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

19 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya