TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghapus angkutan kota secara bertahap ditentang koperasi angkot, Koperasi Wahana Kalpika. Mereka mengatakan, Ahok mengambil langkah yang salah untuk mengontrol angkot.

"Kalau menurut saya, langkah yang diambil Ahok meleset dari target untuk mengontrol dan menjaga kualitas angkutan kota," ujar Ketua Operasional KWK Wilayah Jakarta Utara, Farid Effendi, kepada Tempo, Selasa, 12 Februari 2013.

Farid mengatakan, jika Pemerintah Provinsi berniat menjaga kualitas dan meningkatkan pengawasan angkot, maka yang seharusnya dilakukan adalah mengerahkan aparat aparat pemprov untuk membantu pengelola mengatur angkot angkot mereka. Jadi, bukan sekedar mengandalkan pengelola untuk melakukan segala galanya.

Sebagai contoh, kata Farid, melakukan pengawasan atas jalur yang dilewati angkot tak bisa diserahkan kepada pengelola saja. Aparat seperti kepolisian dan dishub harus dikerahkan juga di titik titik yang kerap digunakan supir angkot sebagai jalur "alternatif".

"Kenapa angkot berani ambil jalur lain saat macet seperti kasus Annisa (mahasiswa tewas karena loncat dari angkot) dikarenakan mereka merasa aman, merasa tak ada aparat dishub atau polisi yang mengawasi. Kalau jalur trayek ikut diawasi aparat, tentu supir sopir kami tak akan berani ambil jalur lain,"ujar Farid memberikan gambaran.

Farid menambahkan, kalaupun Ahok tetap bersikeras menghapuskan angkot dan menggantinya dengan mobil pengumpan ke halte Transjakarta, maka ia harus memikirkan cakupan wilayah pengumpan, apakah sampai ke pinggiran kota. Selama ini, kata Farid, wilayah pinggiran tercover oleh keberadaan angkutan kota. Kalau angkot tak ada, harus ada yang siap menggantikan trayeknya.

"Yang saya lihat selama ini, mobil pengumpan kan hanya ada di dan ke jalan protokol (trayek transjakarta) , nah untuk wilayah pinggiran kota nanti bagaimana? Apakah akan ada pengganti angkot yang cover wilayah pinggiran? Rakyat kita itu banyak juga yang aktivitasnya di pinggiran, tak melulu ke arah jalan protokol, "ujar Farid tegas sambil menambahkan kata Kalpika pada KWK adalag kependekan dari Angkutan Lintas Pinggiran Kota, menggambarkan wilayah tugas angkot mereka.

Terakhir, Farid meminta Ahok tidak bersikap eksklusif dalam mengatur kebijakan soal angkutan kota. Ia berkata, Ahok seharusnya melalui jalur diskusi di mana pihaknya diundang untuk sama sama mencari solusi masalah angkot yang ada.

ISTMAN MP

Berita terpopuler lainnya:
Angkot Bakal Dihapus Demi Keamanan
Tilang Elektronik, Ahok: Tak Ada Lagi Prit Gocap
Angkot Jakarta Bakal Dihapus?
Angkot Sudah Tidak Cocok Lagi
Waspadai Perampokan Kendaraan dengan Hipnotis