TEMPO.CO, Jakarta -- Pembangunan transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) di Jakarta ini sebetulnya tinggal menunggu keputusan orang nomor satu di Jakarta, Joko Widodo. Namun, ternyata keputusan lainnya dibuat terkait proyek ini, yaitu membentuk tim kajian MRT yang melibatkan masyarakat.

Hal ini, menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, bakal menghambat pembangunan MRT itu sendiri. "Bakal ada keterlambatan pembangunan kalau begini caranya," kata Yayat kepada Tempo, Kamis, 21 Februari 2013.

Rangkaian masalah yang dihadapi sebelum proyek dijalankan pun semakin panjang. Misalnya, warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang menentang pembangunan MRT yang melayang (elevated) di sekitar wilayah itu. Menurut dia, persoalan ini sudah dihadapi sejak lama. Namun, belum juga dapat dicari solusinya.

Jika mengubah desain MRT pada saat ini, kata Yayat, berarti akan memakan waktu dan uang lebih banyak. Padahal, kebutuhan Jakarta untuk segera memiliki transportasi massal yang dapat mengatasi kemacetan sangat mendesak.

Ada baiknya, menurut dia, pemerintah Jakarta menampung permintaan warga yang dilewati oleh MRT dengan cara melakukan perubahan konsep tata ruang. "Nantinya ini akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Jakarta," dia menjelaskan.

Yayat mencontohkan, bisa saja Lebak Bulus diubah fungsi ruangnya sebagai lokasi perdagangan. Kemudian ada pula pembangunan rumah vertikal di mana warga Lebak Bulus mendapatkan prioritas untuk tinggal di kawasan tersebut.

Ini, menurut dia, untuk menyiasati agar lokasi yang dilewati transportasi massal itu bisa diterima secara teknis dan tidak berubah secara sosial ekonomi. "Mereka, kan, selama ini takut usaha bisnis mereka turun karena pembangunan itu. Perubahan tata ruang ini sebenarnya peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan baru dari pembangunan," ujarnya.

Kalaupun tim kajian tetap berjalan, dia meminta agar pemerintah daerah memberikan waktu agar tim segera memberikan keputusan atau saran untuk pembangunan MRT. "Jakarta sudah didera kemacetan yang cukup parah. Kita tidak ingin, kan, Jakarta lumpuh pada 2014 seperti yang diprediksi?" kata dia. Simak info soal MRT.

SUTJI DECILYA

Baca juga:
Jokowi Bikin Tim Kajian MRT
Jokowi Diminta Larang Perumahan Jadi Tempat Usaha
Kriminolog: Perkosaan Banyak Libatkan Orang Dalam
Tiket MRT Rp 8.500 sampai Rp 15 Ribu