Panwaslu: Semua Cagub Jabar Langgar Aturan

Reporter

Jumat, 22 Februari 2013 14:18 WIB

Surat suara Pemilihan Gubernur jawa Barat. ANTARA/Agus Bebeng

TEMPO.CO, Bekasi - Seluruh peserta Pemilihan Gubernur Jawa Barat diklaim melanggar kampanye di Kota Bekasi, Jawa Barat. Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi menyebutkan salah satu pelanggaran yang ditemukan itu adalah pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang ditentukan. (Baca: Masa Tenang Pilkada, Jawa Barat Siaga Satu)

"Seluruh pasangan melanggar," ujar Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Yayah Nahdiyah, Kamis, 21 Februari 2013. Pelanggaran juga ditemukan dari kampanye di luar lokasi yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum provinsi maupun kota.

Menurut Yayah, sejumlah temuan itu pun telah merekomendasikan ke KPU Kota Bekasi untuk segera ditindaklanjuti. Laporan tersebut, menurut dia, masuk ke ranah pelanggaran administasi.

Beberapa waktu lalu, Panwaslu juga menemukan ada sebanyak 4.539 pemilih ganda di Kota Bekasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Jumlah pemilih ganda itu ditemukan di empat kecamatan, yakni wilayah Bantargebang, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, dan Jatisampurna. (Baca: Panwas Bekasi Temukan 12 Pelanggaran)

MUHAMMAD GHUFRON

Berita Lainnya:

Pasien Miskin Ditolak RS, Sistem Kesehatan Buruk
RS Budi Asih: Pasien Rawat Inap Terlantar di UGD
Polisi Sebar Foto Tersangka Pembunuh Kasir Cantik
Berkas Sopir Livina Maut Ampera Diteliti Jaksa

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

21 jam lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya