TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 200 orang dari LSM Peduli Pendidikan Bangsa melakukan aksi damai di depan Istana Negara, mendesak Presiden Megawati Soakarnoputri mengeluarkan Keppres tentang larangan guru-guru menjual buku pelajaran sekolah. "Pada Oktober depan bisa jadi para orang tua siswa akan jadi sapi perahan akibat penjualan buku oleh guru. Karena itu kami meminta presiden mengeluarkan Keppres pelarangan penjualan buku," kata Saidin Yusuf dari LSM Peduli Pendidikan Bangsa, di depan Istana Negara, Kamis (12/8). Saidin juga mengatakan, setidaknya ada sembilan poin yang disampaikan ke presiden. Diantaranya adalah meminta agar kesejahteraan guru ditingkatkan agar guru tidak melakukan KKN untuk kebutuhan hidupnya. Guru hendaknya dijadikan pahlawan pemberantasan KKN di lingkungan pendidikan. Saidin juga meminta agar dikeluarkan anggaran biaya tambahan untuk pengadaan buku pelajaran pokok. Untuk pengadaan buku pelajaran harus dilakukan paling lambat Juni atau sebelum tahun ajaran baru dimulai. Buku-buku tersebut harus sudah ada di sekolah-sekolah. "Sampai saat ini tidak ada bantuan buku dari pemerintah, semuanya masih ditanggung orang tua siswa, sekitar Rp 6 triliun," tambah Saidin. Saidin juga meminta agar presiden memerintahkan menteri pendidikan nasional, gubernur, bupati/walikota, agar buku pelajaran khusus dinas pendidikan dasar dan menengah boleh diturunkan kepada adik-adiknya (turun tangga). Artinya, siswa yang lebih muda dapat mempergunakan buku-buku kakak kelasnya. Penjualan buku di sekolah sudah berlangsung sejak lama dan pemerintah tidak pernah melarang kegiatan tersebut, sehingga buku teks wajib yang disubsidi pemerintah setiap tahun dengan dana ratusan miliar menjadi mubazir. Menurutnya, buku subsidi tersebut hanya ditumpuk di perpustakaan dan menjadi makanan rayap. Masih menurut Saidin, dengan diskon cukup tinggi antara 30-50 persen, penerbit swasta menawarkan kepada guru, yang mengakibatkan buku teks tidak terpakai. Tentu orang tua merasa terbebani. Peserta aksi mengusung kain merah putih yang ditulisi, "Dirgahayu Republik Indonesia Tapi Buku-Buku Tetap Mahal". Dalam aksi ini pernyataan sikap mereka disampaikan kepada kepala tata usaha Istana Negara. Muhamad Fasabeni - Tempo News Room