TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mendesak Pemerintah DKI Jakarta menaikkan koefisiensi luas bangunan dari semula 3,5 menjadi 6. “Ini dilakukan agar pembangunan rumah susun sewa dan rumah susun milik di Jakarta bisa lebih menarik bagi pengembang, sehingga pembangunan juga lebih lancar,” kata Djan di Hotel Gran Mahakam, Jumat, 1 Maret 2013.

Untuk memuluskan keinginannya, Djan mengaku sudah mengirim surat permintaan penambahan koefisiesi luas bangunan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Namun hingga saat ini, lanjut dia, belum ada tanggapan balik dari Pemerintah DKI Jakarta.

Koefisiensi luas bangunan enam, kata Djan, pernah diterapkan pada Gubernur DKI Sutiyoso. Dengan nilai koefisiensi 6, maka pembangunan rumah susun bisa mencapai 24 lantai. Dengan demikian, unit rumah yang terbangun lebih banyak dan pengembang lebih bersemangat membangun rumah susun yang sebenarnya tidak terlalu banyak memberikan untung.

Namun, ketentuan tersebut diubah seiring dengan pergantian pemerintahan Gubernur DKI Jakarta. Koefisiensi luas bangunan DKI kemudian ditetapkan 3,5 sehingga rumah susun hanya bisa dibangun dengan ketinggian maksimal 12 lantai. Akibatnya, kata Djan, pengembang malas membangun karena unit yang bisa terbangun lebih sedikit dan buntutnya pembangunan rumah susun menjadi terhambat.

“Sebenarnya secara prinsip, Gubernur Joko Widodo sudah menyetujui permintaan kami ini,” kata Djan. Hanya saja, lanjut dia, Pemerintah DKI masih mengkaji kemungkinan perubahan koefisiensi luas bangunan tersebut di internal pemerintahannya. Oleh sebab itu, Djan masih optimistis Pemerintah DKI akan menaikkan nilai koefisiensi bangunan.

Selain dengan mendesak perubahan koefisiensi luas bangunan, Kementerian Perumahan Rakyat juga memberikan berbagai kemudahan bagi pengembang yang mau membangun rumah susun sewa atau rumah susun milik. Misalnya, dengan memberikan public service obligation pada pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial rumah susun.

Selain itu, Kementerian juga tengah menjalin berbagai kerja sama dengan pemerintah daerah berbagai badan usaha milik negara agar rumah susun bisa dibangun di atas lahan tak terpakai mereka. Dengan demikian, pengembang dapat menghemat biaya pembangunan karena tidak perlu membeli tanah dan investasi di rumah susun jadi lebih menarik.

RAFIKA AULIA