TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa kali secara spontan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengucapkan kata-kata khas. Barangkali, seperti orang Jawa Tengah pada umumnya, kata wong akan sering didengar dari mantan Wali Kota Surakarta ini. Ini tiga istilah unik dari Jokowi.
Wong
Jokowi kerap melontarkan kata wong. Wong ini berarti orang. Semisal Jokowi yang wong Solo atau orang yang berasal dari Solo. Namun wong bisa menjadi kata penegas. Wong pernah diucapkan Jokowi ketika dia bicara soal bersih-bersih Monas. "Dibersihkan, ya wong tiap hari memang dibersihkan sama Dinas Kebersihan." Wong di sini tak bermakna. Dibersihkan, setiap hari memang dibersihkan oleh Dinas Kebersihan.
Blusukan
Jokowi kerap mengeluarkan kata khas berbau daerah asalnya. Sejak awal, Jokowi membanggakan gayanya yang dia sebut blusukan, istilah Jawa dari kata blusuk atau keluar dari jalur formal. Maksud blusukan ini barangkali turun ke bawah bersama warga semaunya tanpa batasan dirinya sebagai gubernur. Istilah ini sampai menular ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jeglak-Jeglek
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melarang jeglak-jeglek-jeglak-jeglek terkait dengan penetapan kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta. Maksud Jokowi barangkali dia tak mau terburu-buru. Kebijakan itu harus dipertimbangkan dengan matang. Jadi, dia tidak mau ketika keputusan itu dilaksanakan, belakangan tak berjalan dan kemudian dijalankan lagi. Jeglak-jeglek ini barangkali megacu pada panel atau switch.
WANTO
Baca juga
Orang Dekat Anas Kembali Diperiksa KPK
Seal Temukan Pengganti Heidi Klum
Waspada, Banjir di Jakarta Dinihari
Berita terkait
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
3 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
12 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
13 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
13 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
14 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
15 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
16 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
20 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
21 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
22 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya