Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan direktur utama dan sejumlah direksi PT MRT Jakarta, perusahaan pelaksana proyek mass rapid transit (MRT), telah berakhir. Nasib mereka pun di ujung tanduk karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum membuat keputusan hingga sekarang.
Sebagai pemegang saham mayoritas, Jokowi memastikan proyek MRT tetap dapat berjalan meski masa jabatan direktur utama serta sejumlah direksi PT MRT Jakarta telah berakhir. "Pada 19 Februari 2013, dirut dan direksi MRT sudah berakhir," kata Jokowi seusai meninjau Kali Pakin, Jakarta Utara, Senin, 18 Maret 2013.
Ada tiga direktur di PT MRT: Tribudi Rahardjo sebagai direktur utama, Rachmad sebagai direktur operasional dan pemeliharaan, serta Erlan Hidayat sebagai direktur keuangan dan administrasi. Dua nama awal yang disebut telah memasuki masa akhir jabatan mereka.
Menurut Jokowi, perusahaan bisa dijalankan komisaris. Lagi pula, katanya, masih ada satu direksi yang belum habis masa jabatannya. "Saya lupa namanya. Belum hafal semua," kata Jokowi.
Nantinya, direksi akan dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MRT. Sebagai pemegang saham mayoritas, Jokowi berjanji akan segera mempelajari rencana bisnis dari perusahaan tersebut.
"Saya belum bisa menentukan. Banyak BUMD minta RUPS semua. Berkasnya menumpuk di meja saya," kata Jokowi.
Untuk memilih direksi atau komisaris perusahaan, dia pun harus melihat performa perusahaan selama ini. "Misalnya saja, bertahun-tahun enggak menghasilkan apa-apa, masak saya mau teruskan," kata dia.
Jokowi ingin kelanjutan proyek MRT bisa diputuskan pada Maret 2013 dan berjalan April 2013. Jika memang butuh direksi secepatnya, dia pun bisa memaksa agar RUPS dibikin secepatnya. "Kalau RUPS saya bilang besok, ya besok. Gampang kok, enggak usah sulit-sulit," Jokowi menegaskan. (Baca: Tiga Hal Penting Agar MRT Segera Berjalan)
