5 Kejanggalan Penyegelan Masjid Ahmadiyah

Reporter

Editor

Pruwanto

Sabtu, 6 April 2013 05:29 WIB

Sejumlah Jemaat Ahmadiyah bersedih saat di evakuasi keluar Masjid Ahmadiyah Al Misbah yang disegel oleh Pemerintah Kota Bekasi dijalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, (5/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Bekasi: Keputusan Pemerintah Kota Bekasi menyegel Masjid Al Misbah dianggap janggal. Anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yunita mengatakan, ada lima hal yang membuat lembaganya menduga kejanggalan itu.

Pertama, penyegelan sebanyak empat kali secara substansi telah melanggar kebebasan beragama jamaah Ahmadiyah. "(Kebebasan) Ini dilindungi oleh konstitusi," kata Yunita, Jumat 5 April 2013.

Kemudian, Yunita melihat dasar menyegel tidak jelas. Merujuk Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dia menilai, ketentuan itu tidak menyebut pelarangan aktifitas Jamaah Ahmadiyah. Tafsiran 'aktifitas' dalam ketentuan itu juga tidak jelas.

Ketiga, Yunita menganggap sangat tidak mendasar bila Pemerintah Kota Bekasi memakai fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan penyegelan. "Pemerintah punya aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar fatwa majelis," katanya.

Lebih lanjut, Yunita menuding pemerintah daerah 'ditunggangi' massa intoleran dalam memutuskan penyegelan Masjid. Itu terbukti dari desakan suatu organisasi masyarakat tertentu yang sebelumnya mempermasalahkan keberadaan jamaah Ahmadiyah di Bekasi.

Dan yang terakhir, perwakilan LBH Jakarta itu menilai, diterbitkannya peraturan wali kota dan gubernur melarang aktifitas Ahmadiyah adalah kebijakan yang melampaui kewenangan. "Yang mengatur masalah agama harusnya pemerintah pusat," demikian Yunita.

MUHAMMAD GHUFRON

Topik Terhangat:
EDISI KHUSUS Guru Spiritual Selebritas || Serangan Penjara Sleman|| Harta Djoko Susilo|| Nasib Anas


Berita Terkait
Komnas HAM Tegur Wali Kota Bekasi Soal Ahmadiyah

Ahmadiyah di Bekasi Kembali Dipermasalahkan

Perusak Masjid Ahmadiyah Divonis 3,5 Bulan

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya