Petugas mengeluarkan motor dari lokasi parkir yang menempati badan jalan Jatinegara Barat, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama lembaga konsultan transportasi ITDP sedang mengkaji sistem zonasi parkir. Plus-minus proyek ini akan dipertimbangkan dengan matang. "Keuntungannya membuka peluang seseorang pindah ke transportasi massal," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, Selasa, 23 April 2013.
Dalam hitungan ITDP, di pasar itu dibutuhkan investasi hingga Rp 5,859 miliar. Dana ini untuk memenuhi kebutuhan 20 unit alat parkir seharga masing-masing Rp 8 juta dan 40 unit pemindai seharga Rp 1,5 juta per unit, termasuk gaji juru parkir.
Anggaran paling banyak disedot untuk membeli perangkat lunak di server pusat. Harganya mencapai Rp 3,75 miliar. Satu paket perangkat lunak bisa digunakan untuk ribuan unit parkir meter.
Berdasar kalkulasi tadi, tarif parkir di Pasar Baru, misalnya, dengan sistem zonasi ini menjadi Rp 3.000 per jam. Perkiraannya, dari 400 slot parkir yang terisi 80 persen. Sementara, waktu operasi per hari 14 jam. Maka diperkirakan pendapatan sehari akan mencapai Rp 13 juta.
Dengan rumusan ini, investasi miliaran rupiah tadi bisa balik dalam waktu tujuh tahun. Dengan catatan, pendapatan bersihnya mencapai Rp 829 juta per tahun.
Kemungkinan yang menghambat sistem ini adalah ketika pembahasan di ranah kebijakan. Tigor memprediksikan banyak suara keras dari legislatif. "Padahal, urusan parkir seharusnya sudah masuk ranah teknis," katanya.
Kelemahan kedua, berlakunya mekanisme parkir yang terbuka. Karena sistemnya bukan masuk kemudian bayar pada saat keluar seperti di banyak tempat. Hal ini membuka peluang kucing-kucingan. "Parkir enggak bayar, cuma 30 menit langsung kabur," ujarnya.
