Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) DKI Jakarta berharap agar lurah-lurah yang melayangkan protes terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak dianggap sebagai musuh bersama. Protes itu seharusnya dianggap sebagai masukan.
"Seperti Lurah Warakas Moelyadi, misalnya. Dia kan berhak untuk protes, kenapa malah dimusuhi?" ujar Ketua LMK DKI Jakarta Mochammad Yusuf kepada Tempo, Kamis, 2 Mei 2013.
Yusuf melanjutkan, selain tidak dianggap sebagai musuh, lurah yang protes juga harus dianggap sebagai masukan. Masukan itu digunakan untuk mencari solusi atas kebijakan pemerintah yang dianggap membuat resah.
"Kalau perlu, buatkan ruang keluhan lurah dan camat. Tapi, dengan jaminan tak ada hukuman. Pasti banyak yang ingin memberikan masukan soal hal yang mereka keluhkan," ujar Yusuf menegaskan.
Sebagaimana diberitakan, Lurah Warakas Moelyadi memprotes kebijakan lelang jabatan lurah dan camat yang dilakukan Jokowi dan wakilnya, Ahok. Baik Jokowi maupun Ahok mengatakan lurah asal Solo itu takut berkompetisi dengan calon lurah yang lain. Bahkan, Ahok berkata tak akan segan memecat pria berusia 52 tahun itu.
