Mobil Google Maps Street View terjebak kemacetan pada saat melakukan pemotretan untuk pembuatan peta Jakarta (7/3). TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Jangan salahkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi atas masalah kemacetan lalu lintas di ibu kota. Masalah ini justru berpangkal sebab pada pemerintah sendiri. "Keengganan masyarakat Indonesia meninggalkan kendaraan pribadi bukan disebabkan mereka," ujar pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno, Minggu 5 Mei 2013.
Djoko menjelaskan, masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena kesalahan pemerintah dalam menata sistem transportasi. Sehingga, kata Djoko, masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi untuk bepergian.
Dengan ketergantungan itu pula, dia menambahkan, pemerintah akan menanggung beban lainnya bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) tidak mungkin mencukupi. "Terlebih ada target penjualan mobil 1,1 juta dan sepeda motor 8,5 juta per tahun," katanya.
Djoko berpendapat, selama belum ada alternatif transportasi umum sebagai kendaraan pribadi, maka migrasi masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan umum sulit tercipta. Dia juga menegaskan, tak semestinya mobilitas masyarakat terganggu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebelumnya Direktur Utama PT Kereta Api Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo juga mengungkapkan kalau hingga kini tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap transportasi kereta, termasuk KRL Commuter Line yang dioperasikannya.
Padahal, semakin baik layanan kereta komuter, semakin banyak warga yang tertarik memanfaatkannya, dan semakin banyak warga yang dengan sendirinya menginggalkan kendaraan pribadinya di rumah atau di stasiun keberangkatan. Ujungnya adalah mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan.
