Ahok: Pemprov Tak Perlu Datang ke Komnas HAM

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 10 Mei 2013 14:00 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai meninjau lokasi tes uji kompetensi lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta Pusat (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa Pemprov DKI tak perlu memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kebijakan normalisasi Waduk Pluit. Pasalnya, ia merasa tidak ada pelanggaran HAM dalam kebijakan tersebut.

"Normalisasi waduk ya tetap harus dilakukan dong. Sekarang, menurut kamu melanggar HAM gak misalkan ada orang lain menduduki tanah milik DKI?" ujar Ahok balik bertanya kepafa wartawan ketika ditemui di depan ruang kerjanya, Jumat, 10 Mei 2013.

Menurut Ahok, yang seharusnya dilaporkan ke Komnas HAM justru yang menduduki Waduk Pluit sekarang. Pasalnya, tindakan mereka membuat normalisasi terhambat.

Akibat normalisasi terhambat, waduk dengan mudahnya meluap dan banjir di wilayah utara menjadi lebih susah dihindari. Ketika banjir susah dihindari, lebih banyak orang yang dirugikan dibanding jumlah mereka yang menentang normalisasi.

"Sekarang misalkan begini, saya bawa orang Belitung, kami kemudian duduki Monas dan tinggal di sana. Tiba-tiba kami diusir, apa kami bisa bilang itu pelanggaran HAM? Gak bisa kan,"ujar Ahok menegaskan.

Dimintai tanggapannya bahwa ia juga dipanggil Komnas HAM karena menyebut warga bantaran komunis, ia membantah sudah menyebut warga komunis. Ia berkata, yang ia sebut komunis adalah praktik jual beli dan sewa tanah negara di Waduk Pluit.

"Itu pernyataan saya diplintir. Saya cuma bilang, kalau LSM yang ngotot minta bagi lahan tanah negara, itu cara komunis. Tuan tanah rebut tanah negara bagi ke rakyat," ujar Ahok menegaskan.


Ahok sendiri beranggapan banyak warga di Waduk Pluit adalah dari kalangan mampu. "Kalian lihat kan ada rumah dengan kerangka baja ringan. Mana ada orang miskin bikin rumah pakai kerangka baja ringan," ujarnya mengakhiri.

Sebelumnya, Komnas HAM memanggil pihak Pemprov DKI serta Ahok terkait kebijakan normalisasi waduk Pluit yang dinilai tanpa sosialisasi serta pernyataan Ahok tentang komunisme. Pihak Komnas HAM memerlukan klarifikasi mereka Rabu lalu, namun tak ada yang datang.

ISTMAN MP


Topik terhangat:
Pengg
erebekan Teroris | E-KTP |Vitalia Sesha & Wanita-wanita Fathanah | Perbudakan Buruh


Berita lainnya:
Bos Perbudakan Buruh Panci, Yuki Irawan Buka Suara
Tersangka Teroris Sembunyi di Bak Air
Pintar Agama dan Bahasa Arab, Fathanah Tak Jumatan

Arya Wiguna: Vitalia Sesha itu Beneran Cantik

Fathanah Naikkan Gaji Sopir Tiap Bulan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.

Baca Selengkapnya

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini

Baca Selengkapnya

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Baca Selengkapnya

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.

Baca Selengkapnya

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

1 Oktober 2018

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.

Baca Selengkapnya

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

13 September 2018

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.

Baca Selengkapnya