Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (tengah) bersama Ketua komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kanan) dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo (kiri) berjabat tangan usai melakukan MOU Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (9/1).ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada tiga permasalahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2012.Masalah ini dinilai berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
"Ada tiga permasalahan yang kami catat," kata Kepala BPKP Mardiasmo saat menyampaikan ceramah tentang "koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi" di Balai Kota pada Senin, 27 Mei 2013.
Pertama, Mardiasmo menjelaskan, BPKP menemukan ada satuan kerja perangkat daerah yang tidak mengajukan usulan anggaran tapi mendapat jatah.Juga sebaliknya, ada yang usul kemudian memperoleh berlebih.
Hal semacam ini, menurut dia, berpengaruh ke pengadaan barang dan jasa.Karena bisa berpotensi adanya kemahalan harga atau tidak efisiennya pengeluaran lelang.
Permasalahan kedua adalah pengadaan barang dan jasa."Ini karena harga satuan barang yang ada di Jakarta tidak terbarui," ujarnya. Mardiasmo mengatakan harga satuan di Pemprov sudah telat 4 tahun.
Akibatnya harga pokok satuan yang sering digunakan dalam lelang tidak sesuai dengan pasar.Hal ini lah berakibat pada potensi penyimpangan yang besar.
Terakhir, "pelayanan publik di Jakarta belum optimal," ujar Mardiasmo. BPKP menemukan ada kekurangan tenaga profesional di lapangan atau keterbukaan informasi yang masih kurang.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan sudah menyiapkan sistem kasar untuk membantu pencegahan korupsi di tubuh DKI Jakarta. "Sistem ini harus dibangun bersama dengan internal pemerintah daerah," ujarnya.
Sistem ini menurut dia sudah dikerjasamakan dengan Garuda dan Pertamina.Konsepnya sederhana, KPK diberi akses untuk bisa memantau anggaran keluar atau masuk ke Pemprov.
"Karena prinsip dari penindakan korupsi termasuk pencegahan adalah mengikuti jejak uangnya atau follow the money," katanya. Dengan sistem semacam ini maka Pemprov DKI Jakarta bisa dijadikan proyek percontohan.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
