TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi mengatakan, pembentukan panitia khusus untuk proyek mass rapid transit bertujuan agar pengawasan lebih efisien. Sebab, proyek MRT diawasi oleh Komisi B, C, D, dan E.
"Kami bentuk saja panitia khusus supaya PT MRT tidak perlu bolak-balik dipanggil untuk rapat kerja. Nanti direksinya malah gak kerja kalau dipanggil terus," kata Sanusi ketika dihubungi Tempo, Kamis, 13 Juni 2013.
Keempat komisi itu mengurusi permasalahan yang berbeda dalam proyek pembangunan jalur trasportasi massal tersebut. Komisi B mengurusi manajerial, Komisi C menangani keuangan, komisi D mengurusi teknis pembangunan, sementara komisi E menangani harga tiket untuk masyarakat.
Pertimbangan lainnya, kata Sanusi, ada aturan penamaan yang menyebutkan pengawasa bersama oleh beberapa Komisi hanya bisa dilakukan dalam pansus. "Sebenarnya isinya rapat kerja biasa saja, tetapi isinya perwakilan setiap fraksi agar nanti bisa dibagi ke komisi yang terlibat," kata dia.
Menurutnya, anggota dewan tak bermaksud melakukan pengawasan khusus untuk pengerjaan proyek MRT. Oleh sebab itu, partai pendukung pemerintah yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra pun turut mengirimkan perwakilan fraksinya. PDIP diwakili oleh Boy Bernardi Sadikin dan Gerindra diwakili oleh Taufik Hadiawan. Pansus tersebut dibentuk pada pekan lalu dan beranggotakan 21 orang anggota dewan dari berbagai fraksi.
ANGGRITA DESYANI
Terhangat:
Mucikari SMP | Taufiq Kiemas | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Mark Zuckerberg Dicecar Pemilik Saham Facebook
Rupiah Turun Ancam Pengusaha Komputer
Dahlan Minta BUMN Buyback Saham Bluechip
Postur Anggaran RAPBNP 2013 Disetujui
Berita terkait
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
3 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
6 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
9 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
38 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
45 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
49 hari lalu
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
53 hari lalu
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
4 Maret 2024
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaMeninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar
4 Maret 2024
Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan
2 Maret 2024
Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.
Baca Selengkapnya