Pedagang sayuran menjajakan dagangannya di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (17/5). Pemprov DKI Jakarta akan menjadikan Pasar Kramat Jati menjadi lokasi binaan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku secara pribadi tak menyetujui rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Namun posisinya sebagai pejabat daerah membuatnya mau tak mau harus ikut mendukung program Pemerintah Pusat itu.
"Yang lebih penting adalah mempertahankan harga sembako, pemerintah kan punya Bulog," kata Basuki Di Balai Kota DKI, Selasa, 18 Juni 2013, malam.
Menurut dia, harga kebutuhan pokok yang murah serta akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan transportasi murah jauh lebih berguna. "Kalau uang pas-pasan tapi segala macam murah kan masih lebih enak," kata dia. "Daripada diberikan uang tetapi hanya empat bulan."
Namun Basuki mengaku tak bisa mengganggu gugat keputusan pemerintah. Padahal pengembangan layanan murah jauh lebih diperlukan. "Masalahnya jarang ada yang mau investasi untuk jangka panjang, soalnya masa jabatan pejabat kan singkat," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo juga mengatakan dirinya secara pribadi tak menyukai pemberian bantuan tunai untuk masyarakat. "Lebih baik uang diberikan kepada usha-usaha kecil dan rumah tangga, pasti lebih berguna," kata dia. Pemberian bantuan tunai kepada masyarakat, kata dia, sama dengan mendidik masyarakat untuk hal negatif.
