Pengemudi Mikrolet, KWK, dan Metromini berunjuk rasa di depan balaikota DKI Jakarta, (20/11). Mereka menolak Perda No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Raperda tentang transportasi yang dianggap merugikan. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Operasional Koperasi Wahana Kalpika Wilayah Jakarta Utara Farid Effendi tak hanya setuju besaran kenaikan tarif yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia pun juga setuju dengan kebijakan insentif terkait kenaikan tarif tersebut.
"Memang seharusnya ada insentif," ujaf Farid kepada Tempo, Rabu, 26 Juni 2013. Sebagaimana diketahui, Jokowi menyiapakan setidaknya tiga insentif untuk mendukung kenaikan tarif, yakni penghapusan retribusi uji KIR, retribusi sarana emplasemen terminal, dan retribusi untuk izin trayek.
Farid mengatakan, kebijakan insentif itu sungguh meringankan pihaknyanya. Pasalnya, dengan kenaikan BBM, pengeluaran mereka bertambah, apalagi bila ditambaha dengab retribusi uji KIR dan semacamnya.
Di satu sisi, kata Farid, insentif juga akan mempermudah koperasi merevitalisasi angkutan kota. Dengan begitu, akan ada perbaikan, baik kualitas kendaraan ataupun di kualitas pelayanan.
"Kalau dulu kan uang setoran habis sebagian untuk retribusi juga. Retribusi uji KIR misalnya, itu bisa habis di atas Rp 200 ribu. Ya aslinya nggak di atas itu, tapi tahu sendiri lah," ujarnya.
