Lompat Galah Karier PNS Lewat Lelang Jabatan

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 27 Juni 2013 15:00 WIB

Suasana tes seleksi lelang jabatan untuk lurah dan camat tahap kedua di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/5). Ujian kompetensi tahap satu sudah diadakan pada 27-28 April yang lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wajah-wajah sumringah memenuhi halaman Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2013. Halaman rumput yang jarang digunakan itu hari ini menjadi saksi hajatan Pemerintah Provinsi DKI di bidang pemerintahan. Sebanyak 415 pejabat dilantik secara massal oleh Gubernur Joko Widodo.

Mereka menempati posisi sebagai camat, lurah, dan pejabat setingkat eselon III dan IV. Para pejabat yang memakai kostum pelantikan berwarna putih-putih atau jas hitam yang dilantik itu merupakan hasil lelang jabatan atau seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat yang berlangsung sejak April 2013.

Bagaimana tak sumringah, lelang jabatan itu bisa menjadi tiket emas untuk mempercepat karier para pegawai negeri sipil. Salah satunya Lola Lovita, dokter gigi yang tadinya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Grogol Petamburan, Jakarta Barat itu tadinya tak berani mimpi menjadi camat. Soalnya, jenjang karier dia di bidang kesehatan tak mendukung. Padahal dia memiliki bekal gelar magister administrasi publik di bidang manajemen pembangunan daerah.

"Kalau tidak ada seleksi begini, belum tentu bisa jadi camat, jauh sekali," katanya. Tapi pagi tadi, dia dilantik gubernur menjadi Camat Senen, Jakarta Pusat.

Dengan bekal pendidikan dan pengalamannya di Puskesmas, Lola bertekad untuk menerapkan standar ISO bagi pelayanan masyarakat. "Supaya warga tahu standar waktu mengurus perizinan, supaya warga puas," kata dia. Soalnya, standar yang sama sudah diterapkan lebih dulu di puskesmas.

Selain itu dia juga ingin membuat pegawai kecamatan bekerja lebih disiplin. Namun dia mengaku harus mempelajari dulu lingkungan kerja barunya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga menjelaskan, proses seleksi terbuka ini membuat regenerasi pegawai berlangsung lebih cepat dan transparan. Melalui sistem lama, seorang lurah bisa menghabiskan waktu hingga 12 tahun sebelum bisa menjadi camat. Soalnya lurah harus melalui jenjang karier sebagai sekretaris camat dan wakil camat sebelum akhirnya bisa menjadi camat.

Setiap jenjang karier bisa memakan waktu empat tahun sebelum mendapat promosi. "Itu juga sudah super, berarti memang bagus sekali," ujar Made ketika ditemui di kantornya usai pelantikan.

Selain itu, proses lelang jabatan ini juga memberi kesempatan bagi PNS di luar bidang pemerintahan untuk menjadi camat dan lurah. Sebelumnya, dalam pola karir tertutup, hanya PNS di bidang pamong atau pemerintahan yang bisa menempati kedua posisi itu. "Bisa dibilang ini lompat galah untuk karier PNS, karena dulu sangat kecil kemungkinan PNS dari bidang lain menjadi camat atau lurah," kata dia.

Padahal, banyak juga PNS yang mampu menjadi lurah atau camat meski dia bukan berlatar belakang karier pemerintahan. Bisa dari bidang kebersihan atau kesehatan. Terbukti, ada dokter dan juga PNS berlatar pendidikan kesehatan masyarakat yang kini menjadi camat dan lurah.

ANGGRITA DESYANI

Topik terhangat:
Ribut Kabut Asap
| PKS Didepak? | Persija vs Persib | Penyaluran BLSM


Berita lainnya:
Polisi Tetapkan 9 Tersangka Pembakar Hutan
Lirik Nakal 'Rekening Gendut' Iwan Fals

Cristiano Ronaldo ke Bali Naik Jet Pribadi


PNS

Berita terkait

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

1 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

2 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

3 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

10 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

11 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

19 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

22 hari lalu

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.

Baca Selengkapnya

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

29 hari lalu

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

30 hari lalu

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.

Baca Selengkapnya